KampungBerita.id
Headline Surabaya Teranyar

Setelah Komisi C Kini Kasus Jalan Upa Jiwa Beralih Ke Komisi A

Kasus dugaan penyerobotan aset berupa jalan rupanya kini kembali memulai babak baru.

Pasalnya, setelah ditangani komisi C DPRD Kota Surabaya yang kini giliran Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya memantau Jalan Upa Jiwa yang selama ini menjadi obyek  sengketa antara Pemkot Surabaya dengan Marvel City.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, Jumat (5/5) mengungkapkan, pemantauan lapangan tersebut dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisinya secara defacto.

“Selama ini kan kita tak tahu seperti apa ?,” ungkapnya.

Adi mengatakan, dari pantauan Komisi A, nantinya akan dilaporkan ke Badan Musyawarah.

Pasalnya, Komisi A mendapat tugas dari Pimpinan DPRD untuk membahas kembali soal kasus Jalan Upa Jiwa.

“Kemarin kita sudah menggelar rapat soal itu,” paparnya

Politisi PDIP menegaskan melalui sidak , pihaknya akan mengecek Surat Walikota Surabaya, tertanggal 1 Maret 2017, yang menyatakan, bahwa Jalan Upa Jiwa sesuai dengan Dokumen Tahun 1930 tentang Peta Kawasan, kemudian Sertifikat Pengajuan IMB, Amdal Lalin dan sebagainya oleh Pihak Marvel City tak mencantumkan Jalan Upa Jiwa dalam kepemilikannya.

“Intinya surat walikota tersebut meminta dukungan DPRD dalam mempertahankan aset Pemkot,” paparnya

Pria yang akrab disapa Awi ini mengatakan, bukti Jalan Upa Jiwa merupakan aset daerah lainnya, yakni sejak tahun 2009, jalan tersebut sudah masuk dalam Sistem Manajemen Aset Daerah Surabaya.

“Untuk itu, pembangunan jalan yang mengkoneksikan satu lahan dengan lainnya tak ada izin dari pemerintah kota,” paparnya

Tak hanya itu, menurutnya Pemerintah Kota juga membekukan IMB dan Amdal Lalin yang sudah dikeluarkan untuk bangunan di luar Jalan upa Jiwa, yang kemudian akhirnya digugat pihak Marvel City ke PTUN.

Menindaklanjuti gugatan tersebut, pemerintah kota mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan akhirnya menang.

“Jika pemkot hingga tingkat MA kalah, namun menang di peradilan perdata. Maka hasil peradilan perdata yang menjadi novum untuk mengajukan PK ke PTUN,” terang Adi

Adi menegaskan, sebenarnya dengan pembekuan IMB, maka seluruh bangunan yang ada otomatis tak berizin. Dan, Pemerintah kota berhak menertibkannya.

Namun, ia mengakui, hal itu tak sereta merta bisa dilakukan karena ada tahapan yang harus dilalui.

“Terutama karena masih proses hukum,” katanya. (Hdi/cn03)

Related posts

Kenalkan Wisata Pesisir, Pemkot Surabaya Gelar Jambore Sepeda Tua

RedaksiKBID

Respons Keluhan Warga, Pemkot Surabaya Bangun Tanggul di Perumahan Dosen Untag

RedaksiKBID

Cak Rizal Buka Khitanan Massal dan Ikut Donor Darah di Puncak HPN PWI Mojokerto

RedaksiKBID