KAMPUNGBERITA.ID-Sekretaris PCNU Kota Surabaya, Masduki Toha menyayangkan pernyataan sepihak Wakil Ketua PWNU Jatim Abdussalam Shohib yang terkesan memprotes pelantikan pengurus baru PCNU Kota Surabaya masa khidmat 2023-2024.
“Gus Salam harusnya bertanya dulu. Tabayyun, apa yang sebenarnya terjadi, jangan asal protes. Saya malah bertanya, punya agenda apa kira-kira beliau ini,”kata Masduki.
Apalagi pelantikan PCNU Surabaya kemarin dilakukan langsung oleh Rais Aam KH Miftachul Ahyar yang merupakan sosok tertinggi dalam organisasi NU.
“Sebagai santri kami sangat tahu akhlak. Ini Rais Aam lho yang ngelantik dan yang membacakan SK Sekjen PBNU. Jangan sampai malah suul adzab,” kata Masduki
Personel PCNU yang dilantik rata-rata juga mereka yang tahu organisasi dan telah lama berkhidmat di NU. Rais Syuriahnya misalnya, begitu juga Katib Syuriahnya dan pengurus lainnya rata-rata adalah mereka yang juga pernah lama mengabdi di PCNU Surabaya.
Sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, kata Masduki, Gus Salam harusnya hadir di pelantikan. Jangan malah tidak hadir tapi mengkritik.
Pelantikan PCNU Kota Surabaya dilakukan langsung Rais Aam juga dihadiri Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar serta Sekretaris PWNU Jatim Prof Ach Muzakki.
Ada beberapa alasan kenapa PBNU melakukan pelantikan pengurus baru PCNU Kota Surabaya.
Di antaranya karena PCNU Kota Surabaya yang lama telah habis masa khidmatnya dan tidak dapat menggelar konferensi sampai batas akhir perpanjangan masa tugas.
Karena tidak berhasil menggelar konferensi inilah, maka PBNU kemudian menunjuk pengurus baru berdasarkan Peraturan PBNU Nomor 02/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan Nahdlatul Ulama.
“Struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak kepengurusan ini sama dengan PCNU hasil permusyawaratan. Bedanya, masa khidmat kepengurusan ini selama satu tahun (bukan lima tahun). Makanya, strukturnya juga terdapat jajaran Mustasyar dan A’wan,”ungkap Masduki.
Personalia kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas ini ditunjuk secara langsung oleh PBNU di bawah arahan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada.
“Keputusan ini juga telah disepakati dalam rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 12 April lalu,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Abdussalam Shohib tiba-tiba mengirimkan rilis ke sejumlah media berisi protes pelantikan PCNU Kota Surabaya.
Sebelumnya, usai pelantikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan
bahwa kepengurusan ini adalah struktur kepengurusan definitif dengan masa khidmat terbatas.
Dasar hukumnya dapat ditemukan di Peraturan PBNU No 2/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Karteker Kepengurusan NU.
Peraturan PBNU ini merinci dan juga mengatur hal- hal yang belum diatur dalam peraturan perkumpulan NU sebagai jawaban atas dinamika keorganisasian yang terjadi di lapangan.
Selain itu, struktur ini dibentuk karena karteker yang telah dibentuk tidak dapat melaksanakan konferensi sampai batas akhir perpanjangan masa tugas, karena tidak terpenuhinya syarat sah konferensi sebagaimana diatur dalam AD/ART NU atau karena sebab lain yang mengakibatkan konferensi tidak dapat dilaksanakan untuk Kota Surabaya.
“Dua faktor atau variabel itu sudah terpenuhi. Jadi Ini perlu ditegaskan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang mungkin ada,”ujar Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul ingin memastikan struktur jam’iyah benar-benar bekerja sesuai mekanisme dan mengikuti kepemimpinan jam’iyah yang ada.
“Tidak ada forum-forum konsolidasi yang di luar struktur, seperti forum MPC dan forum Ranting. Ini tidak ada dalam AD/ART. Makanya, ini menjadi keprihatinan PBNU. Semua yang ada di lapangan dicermati dengan baik oleh PBNU, “tegas Gus Ipul.
Karena itu, lanjut mantan wakil Gubernur Jatim ini, Rais Aam turun langsung melantik dan memberikan pesan khusus, di mana pengurus baru yang dilantik lewat penunjukan selama setahun ini mampu melaksanakan tugas-tugas jam’iyah secara terukur dan sekaligus juga mampu konsolidasi sampai ke akar rumput.
“Jadi tidak disebutkan dengan urusan yang tidak semestinya. Contoh urusan-urusan yang bukan urusannya adalah soal pilkada, urusan partai politik dan lain sebagainya. Utamakan konsolidasi ke dalam,” imbuh dia.
Membangun hubungan baik dengan pemerintah, jajaran samping, termasuk dengan partai politik kata Gus Ipul, itu suatu keharusan. “Tapi bukan berarti tugas utamanya diabaikan, ” pungkas Gus Ipul. KBID-BE