KAMPUNGBERITA.ID-Kader senior PDI-P Surabaya, Saleh Ismail Mukadar menegaskan dukungannya terhadap instruksi DPP PDI-P yang melarang seluruh kader di tiga pilar (struktural, legislatif, dan eksekutif) untuk terlibat Makanan Bergizi Gratis (MBG), termasuk sebagai pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok bahan baku.
Menurut dia kebijakan tersebut sebenarnya telah ditetapkan sejak lama. Larangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama karena program tersebut dinilai masih memiliki banyak aspek yang perlu ditinjau ulang oleh partai.
“Secara resmi DPP melarang kader untuk terlibat dalam kebijakan yang masih dikritisi oleh partai,” ujar dia saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2026).
Namun, di lapangan kebijakan tersebut disebut belum berjalan optimal. Hal ini menyusul adanya informasi mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang terafiliasi dengan PDI-P dalam pengelolaan dapur MBG. ” Jadi kader PDI-P harus fokus pada fungsi pengawasan dan legislasi, bukan menjadi pelaku usaha di program MBG, ” tandas dia
Sebagai tindak lanjut, kata mantan Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya, DPP telah meminta data kader yang terlibat dalam SPPG kepada pengurus di tingkat daerah. Masyarakat juga didorong untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan kader PDI-P yang terlibat dalam program tersebut. “Kalau ada yang mengetahui kader yang memiliki atau terlibat dalam dapur MBG, silakan melapor. Pasti akan ditindak tegas oleh DPP,” tegas dia.
Meski demikian, Saleh Mukadar menegaskan, bahwa secara prinsip, tujuan awal program MBG sangat baik, yakni untuk menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya dinilai belum tepat sasaran. “Ya, yang seharusnya menjadi prioritas adalah anak usia dini, ibu hamil, dan calon ibu. Tapi yang terjadi justru cakupannya terlalu luas,” tegas dia.
Saleh Mukadar yang juga mantan anggota Komisi E DPRD Jatim juga membandingkan implementasi program serupa di sejumlah negara lain. Di Tiongkok misalnya, program hanya menyasar hingga tingkat sekolah dasar, sementara di India hingga sekolah menengah pertama, dan di Brasil juga terbatas pada usia sekolah dasar.“Di Indonesia justru sampai SMA, bahkan mencakup ibu hamil dan menyusui secara luas. Ini membuat alokasinya sangat besar,” ungkap dia.
Mantan Ketua Umum Persebaya ini juga juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut, yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. “Kalau dibandingkan dengan India, jumlah anak lebih banyak tapi anggarannya jauh lebih kecil. Di Indonesia, dengan jumlah sekitar 60 juta anak, anggarannya mencapai ratusan triliun. Ini harus dikritisi,”tegas dia.
Saleh Mukadar menyebut kondisi tersebut berpotensi membuka celah penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Karena itu, DPP mengambil langkah tegas dengan melarang kader terlibat.
Selain MBG, dia juga menyinggung program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memiliki persoalan serupa dalam implementasi.
Untuk itu, Saleh Mukadar mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berbagai program pemerintah, terutama dalam membedakan antara pihak yang menjadi penerima manfaat dan pihak yang justru mengambil keuntungan. “Masyarakat harus kritis melihat program-program ini agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” pungkas dia. KBID-BE