KAMPUNGBERITA.ID
Ratusan warga SImomulyo Baru merasa resah karena bakal digusur Pemkot Surabaya untuk proyek perluasan bozem Simohilir dan Simohilir Barat. Karena itu, Kamis (5/3/2026), mereka mengadu ke Komisi C DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam hearing
yang dihadiri Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Lurah Simomulyo Baru, Bagian Hukum dan Kerja Sama (Bakumkarsa), serta perwakilan RT dan RW setempat, perwakilan warga Haris Prasetyo menyampaikan bahwa status lahan yang ditempati adalah Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau surat ijo. Untuk itu, dia
meminta para pemangku kebijakan untuk mencoba menempatkan diri pada posisi warga yang rumahnya terancam tergusur. Dia menyebut warga mereka resah terkait proyek perluasan bozem yang akan menggusur rumah yang sudah mereka tempati sejak 1985
Haris juga mempertanyakan apakah proyek tersebut sudah ada kajian menyeluruh terhadap kondisi saluran air di wilayah tersebut, sebelum memutuskan perluasan boezem. “Perbaikan atau perawatan saluran gorong-gorong maupun sungai secara rutin mungkin dapat menjadi solusi alternatif tanpa harus menggusur puluhan rumah warga,”ujar dia.
Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah DSDABM Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, menjelaskan bahwa pembangunan bozem baru memang dibutuhkan berdasarkan kajian teknis. Menurut dia, kondisi topografi di kawasan hulu saluran membuat aliran air sangat deras ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Dia menyebut, bahwa aliran dari wilayah Kupang Baru, Kupang Jaya hingga kawasan di sekitar Pasar modern Darmo Permai bermuara pada saluran yang kapasitasnya sudah tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Selain itu, sistem saluran yang ada saat ini belum sepenuhnya berfungsi maksimal optimal karena sebagian hanya memiliki inlet tanpa outlet.
“Bozem yang lama secara kapasitas sudah tidak mampu menampung derasnya debit air ketika curah hujan tinggi, sehingga diperlukan baru untuk mengurangi risiko banjir,” jelas Windo.
Sementara Kepala BPKAD Surabaya, Wiwiek Widyawati, memastikan bahwa jika proyek tersebut berdampak pada bangunan warga, maka proses penilaian ganti rugi akan dilakukan secara profesional. Penilaian terhadap bangunan akan dilakukan oleh tim appraisal independen yang memiliki standar penilaian tersendiri.
Menurut dia tim appraisal akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk menilai kondisi bangunan, lokasi, serta berbagai aspek lainnya sebelum menentukan nilai ganti rugi yang layak.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Juliana Eva Wati menekankan pentingnya mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Politisi PAN ini mengusulkan agar DPRD, Pemkot, dan warga melakukan survei lapangan untuk melihat langsung kondisi wilayah yang direncanakan untuk proyek perluasan bozem.
“Kalau bisa kita survei bersama-sama agar kita benar-benar mengetahui kondisi di lapangan dan mencari solusi terbaik,” uujar dia.
Menutup rapat tersebut, Ketua Komisi C Eri Irawan menyampaikan bahwa DPRD akan meminta pemaparan yang lebih komprehensif dari pemerintah kota terkait rencana pembangunan bozem, termasuk berbagai opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan.
Komisi C juga membuka opsi dilakukannya kunjungan lapangan bersama untuk memastikan keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan warga sekaligus kebutuhan penanganan banjir di kawasan tersebut. KBID-BE