KAMPUNGBERITA.ID-Politisi senior PDI-P, Baktiono yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 mengkritisi rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) di pesisir Pantai Timur Surabaya.
Apalagi proyek tersebut akan membuat pulau buatan dengan melakukan reklamasi laut seluas 1.084 hektare.
Menurut Baktiono, upaya reklamasi itu hanya akan menghilangkan budaya masyarakat pesisir dan merugikan warga Surabaya.
“Hasil tangkapan nelayan seperti terung, lorjuk, kupang, teripang, kerang dan lainnya akan hilang dan tidak bisa dinikmati warga lagi nantinya,” dia, Rabu (18/9/2024).
Mantan ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, warga tentu sudah paham mengingat ratusan tahun bermasyarakat dan berbudaya, serta mata pencahariannya turun temurun. Mereka (para nelayan) menyatakan sudah senang dan makmur.
“Mereka senang karena diberi anugerah pantai dan laut sehingga dapat hasil dari tangkapan laut seperti kerang, teripang, lorjuk dan lain sebagainya. Selama ini mereka bisa hidup dengan itu,”tegas dia.
Lebih jauh, Baktiono menuturkan, bahwa reklamasi tersebut butuh kajian dan juga studi kelayakan yang sangat penting untuk mengetahui dampak dari pembangunan Surabaya Waterfront Land, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.
Salah satu yang menjadi perhatian Baktiono adalah ekosistem laut yang sangat penting bagi keberlanjutan mata pencaharian para nelayan di pesisir Pantai Timur Surabaya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini belum ada koordinasi untuk melakukan kajian bersama , terkait dampaknya.
“Makanya, kita minta agar proyek tersebut dibatalkan. Jangan sampai anak cucu kita tidak bIsa menikmati lagi hasil laut,” ucap dia yang juga Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya ini.
Baktiono menegaskan PSN kan harus ada tahapannya. Di antaranya melalui kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga melibatkan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. Tapi faktanya, sampai saat ini pihaknya tidak pernah mendapatkan kajian yang dikeluarkan oleh BRIN. Kalau sudah ada kajian, masyarakat nelayan pasti dilalui lebih dulu. Istilahnya, kulo nuwun.
“Selama ini tidak ada kajian dari BRIN yang dibentuk presiden. Hanya kebijakan penunjukan saja, sehingga warga bereaksi menolak,” tandas dia.
Kalau sudah ada kajian, apakah masyarakat nelayan akan menerima proyek tersebut? Baktiono memastikan belum ada kajian.”Kalau sudah ada kajian, lokasi proyek tersebut tidak akan di situ. Pasti akan ditempatkan di pulau-pulau kosong atau pulau lain yang berdekatan dengan Surabaya, seperti Madura atau Bawean. Itu baru benar karena hanya membangun fasilitas di dalamnya, tidak membuat pulau,” beber dia.
Soal sikap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang mendukung PSN itu, Baktiono menegaskan, mendukung itu kan dalam arti. Wali Kota Eri Cahyadi mendukung proyek PSN karena tidak mengeluarkan biaya apapun untuk proyek yang diprediksi menelan biaya Rp 73 triliun.
“Pak Wali mendukung proyek itu, tapi kan minta agar warga Surabaya jangan sampai menderita. Itu artinya apa? Ya tahu sendirilah, ” jelas dia.
Lantas apa yang harus dilakukan PT Granting Jaya, selalu operator yang ditunjuk untuk proyek PSN oleh Pemerintah Pusat, Baktiono menyatakan, dirinya tidak menunjuk nama PT atau perusahaan apapun. Kalau mau seperti itu, ya bangunlah milik sendiri. Jangan melakukan reklamasi untuk membuat pulau. “Di Indonesia ada 17.000 yang bisa dimanfaatkan, “pungkas dia KBID-BE