KAMPUNGBERITA.ID-Politisi Partai Demokrat, Mochamad Machmud tak mempersoalkan mengangkat isu soal honor outsourcing (OS) untuk materi kampanye pada Pilkada Serentak 2024, karena ini adalah dinamika dan implementasi demokrasi yang dilindungi UU.
Hanya saja, dia meminta kepada masyarakat Surabaya untuk tidak menelan mentah-mentah terkait tudingan miring soal honor outsourcing di Pemkot Surabaya tersebut.
“Harus dilihat lebih dalam dan dari berbagai sisi. Tidak hanya satu sisi saja, yakni adanya honor outsourcing yang masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK),” ujar Mantang anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
Machmud yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 ini mengaku memang ada honor tenaga outsourcing
di Pemkot Surabaya yang masih di bawah UMK, namun juga tidak sedikit yang honornya justru di atas UMK, karena ini disesuaikan dengan klasifikasi keahliannya.
“Coba sekarang kita lihat secara nasional, dimana ada outsourcing yang jumlahnya sebanyak di Pemkot Surabaya yang mencapai 25 ribu orang. Ini kan membantu mengentaskan angka pengangguran. Dari semula tidak punya apa-apa, sekarang bisa mendapatkan penghasilan yang rutin setiap bulan. Lantas apa yang dikecewakan,” tanya dia.
Dia meyakini jika Wali Kota Eri Cahyadi juga ingin meningkatkan pendapatan para tenaga outsourcing
yang saat ini masih menerima honor di bawah UMK, tetapi kan ada sistem yang mengatur itu.
Lantas Machmud memberikan contoh dokter ada yang outsourcing. Begitu juga dengan perawat. Mereka menerima honor tinggi. Sementara ada tenaga outsourcing yang tidak memiliki keahlian apapun, jadi tenaga kasar karena lulusan SMP, bahkan SD. “Ya tentu honornya berbeda,”imbuh dia.
Mantan jurnalis ini menegaskan, kalau ada yang mempersoalkan itu, faktanya yang bersangkutan bisa menerima. Artinya Pemkot Surabaya telah membantu masyarakat terlepas dari pengangguran, karena mendapatkan penghasilan meski Rp 3,7-4 juta
Untuk itu, Machmud mengingatkan, kalau mengangkat isu honor tenaga outsourcing Pemkot Surabaya ini harus dari berbagai sisi atau sudut pandang dan disertai data komplet.
“Jadi meski nilainya masih di bawah UMK Kota Surabaya, namun kalau dibandingkan dengan daerah lain, tentu nilainya masih termasuk tinggi,” pungkas dia. KBID-BE