KAMPUNGBERITA.ID-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menyoroti pentingnya kualitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026),
Dalam penyampaian Pandangan Akhir Fraksi PKS, Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan menegaskan, bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya berdasarkan legalitas dan tingkat penyerapan, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” ungkap Bang Jo.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan sekitar 22,28 persen dalam RAPBD 2027. Namun, Bang Jo mengingatkan bahwa pemenuhan persentase tersebut harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi penghitungan yang berlaku.
Dia meminta Pemkot Surabaya menjelaskan secara transparan komponen belanja pendidikan yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk program, kegiatan, dan kontribusinya terhadap fungsi pendidikan. “Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome. Anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan,” tegas dia.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Meski angka kemiskinan Kota Surabaya menunjukkan penurunan menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian dan perlindungan berkelanjutan.
Bang Jo meminta pemerintah memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melibatkan unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data, serta menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi warga yang merasa belum terakomodasi.
Selain bantuan sosial, Fraksi PKS mendorong perluasan perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS meminta agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan UMKM lokal. “Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan perlindungan kepada pekerja, dan melibatkan pelaku UMKM. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar dia.
Fraksi PKS turut memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan pemerataan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, serta peningkatan kualitas permukiman perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan wilayah.
Selain itu, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Fraksi PKS meminta agar pengelolaan RSUD tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, akses yang berkeadilan, serta tata kelola keuangan yang akuntabel.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS mengingatkan Pemkot Surabaya agar berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan daerah, khususnya rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun sebagaimana tercantum dalam bahan pembahasan RAPBD 2027.
Menurut Bang Jo, rencana pinjaman harus disertai penjelasan terbuka mengenai tujuan penggunaan, kemampuan pembayaran kembali, beban fiskal jangka panjang, serta manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh masyarakat. “Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan, “ungkap dia.
Pada bagian akhir pandangan fraksi, Bang Jo menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap APBD tidak berhenti setelah ditetapkannya peraturan daerah (Perda). Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, kualitas belanja, dan pencapaian target pembangunan harus terus dilakukan.
Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi kinerja secara berkala, keterbukaan informasi anggaran, serta pelaporan capaian program yang dapat diawasi bersama oleh DPRD dan masyarakat. “Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang. Kemajuan pembangunan juga harus dirasakan sampai ke kampung-kampung di seluruh Kota Surabaya,”tandas Bang Jo.
Fraksi PKS berharap RAPBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya mendorong kemajuan kota, tetapi juga menghadirkan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Surabaya. KBID-BE