KAMPUNGBERITA.ID-Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menegaskan, operasi yustisi terhadap penduduk pendatang tidak dilakukan musiman menjelang Natal dan Tahun Baru 2027. Pengawasan dilakukan setiap hari bersama RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
“Ini yang operasi penduduk-penduduk pendatang. Sebenarnya kita lebih berkolaborasi dengan camat, lurah ya,ketua RT/RW setiap. Jadi tidak hanya akhir tahun atau Lebaran saja,” kata dia di Gedung DPRD Kota di Surabaya, Senin (9/11/2026).
Irvan menyebut setiap warga yang datang dari luar kota wajib melaporkan kedatangannya dalam waktu 1×24 jam. Tujuannya memastikan de facto de jure. “Jadi setiap hari apapun kalau pada pindah, datang dari luar kota maupun pindah di dalam kota, warga harus wajib lapor 1 x 24 jam. Dengan demikian, keberadaan warga itu bisa terus kita pantau dan termonitor,”ungkap dia.
Jika tidak sesuai domisili, lanjut dia, Dispendukcapil bisa menonaktifkan data kependudukan. Konsekuensinya, warga tidak bisa mengakses layanan publik yang seharusnya dia bisa terima sebagai warga yang ber-KTP atau ber-KK Surabaya.
Bahkan, sanksi nonaktif juga diterapkan untuk warga Surabaya yang tidak memberi nafkah pasca perceraian. “Termasuk suami, mohon maaf pasca perceraian suami yang tidak memberi nafkah pada anaknya ataupun mantan istrinya dia juga bisa kita nonaktifkan,” tandas dia.
Sementara untuk kos-kosan, kontrakan, dan apartemen, Perda Hunian Layak Nomor 4 Tahun 2026 mewajibkan pemilik melapor paling lambat tujuh tujuh hari setelah penghuni baru tinggal. Laporan juga wajib diulang setiap tiga bulan sekali. “Kami juga tiap tiga bulan mengundang apartemen. Karena sesuai Perda pemilik atau pengelola apartemen wajib melaporkan, baik warga WNI maupun Warga Negara Asing (WNA),” ungkap Irvan.
Dari data terbaru, dari 59 apartemen yang disurati, masih ada 23 apartemen yang belum melaporkan. Dispendukcapil sudah mengumpulkan pengelola apartemen di Siola minggu lalu. “Mereka akan melaporkan, baik melalui aplikasi, website, online maupun pelaporan resmi melalui email. Semua kanal kita buka,” tegas dia.
Lebih jauh, Irvan menjelaskan,
Dispendukcapil juga bekerja sama dengan Bakesbangpol, Imigrasi Juanda maupun Tanjung Perak untuk mengawasi WNA. Data 2026 mencatat 3.008 WNA memiliki izin tinggal dan melapor.
Rinciannya di Surabaya Timur (506), Surabaya Selatan (1.233), Surabaya Utara (62), Surabaya Barat (978), dan Surabaya Pusat (126). “Ini yang kita awasi ya, karena tidak menutup kemungkinan mereka tinggal di apartemen kemudian melakukan pelanggaran hukum seperti narkoba, trafficking ataupun pornografi dan lain-lain,” pungkas dia. KBID-BE