KampungBerita.id
Kampung Raya Surabaya Teranyar

Pansus Raperda Jamsostek Bahas Kriteria Pekerja Rentan, Bang Jo Usulkan Definisi Pekerja Rentan

Sekretaris Pansus Raperda Penyelenggaraan Program Jamsostek, Johari Mustawan.@KBID-2026.

KAMPUNGBERITA.ID-Kejelasan kriteria pekerja rentan menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya di ruang Komisi D, Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Pansus, Johari Mustawan mendorong agar pekerja informal seperti tukang sampah dan penggali kuburan turut mendapat perhatian dalam regulasi tersebut.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Abdul Malik dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya.

Selain membahas kriteria pekerja rentan, rapat juga menyoroti penyesuaian ketentuan mengenai perlindungan peserta pemagangan dalam Pasal 14 dan 15.

Perwakilan Bagian Hukum dan Kerja Sama, Firli menjelaskan, bahwa munculnya UU Nomor 27 Tahun 2026 mengharuskan adanya penyesuaian terkait kewajiban penyelenggara pemagangan dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta.

Sementara itu, terkait pekerja rentan, Firli menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat kejelasan definisi dan kriteria secara spesifik dalam aturan di atasnya. Karena itu, penentuan batasan pekerja rentan masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembahasan Raperda.

Menurut dia, pengaturan lebih teknis melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) dapat memberikan fleksibilitas karena kondisi dan kebutuhan pekerja di lapangan bersifat dinamis. Dia juga mengingatkan bahwa tidak semua pekerja informal, pekerja dengan upah di bawah standar, maupun pekerjaan berisiko tinggi otomatis masuk kategori pekerja rentan.

Menanggapi pembahasan tersebut, Johari Mustawan menilai kriteria pekerja rentan perlu dirumuskan secara jelas dalam Raperda agar memiliki landasan perlindungan yang kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. “Kalau definisinya sudah jelas dalam undang-undang, tentu Perda tidak boleh bertentangan. Namun, jika belum ada pengaturan yang spesifik di atasnya, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merumuskan kriteria sesuai kebutuhan dan kondisi daerah,” ujar Bang Jo, sapaan akrab Johari Mustawan.

Dia mengusulkan pekerja dengan penghasilan dan pekerjaan tidak menentu, termasuk tukang sampah dan penggali kuburan, menjadi kelompok yang perlu dipertimbangkan dalam kriteria pekerja rentan.

Bang Jo juga mengajukan rumusan bahwa pekerja rentan merupakan pekerja yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi, menghadapi risiko pekerjaan, serta memiliki keterbatasan kemampuan untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial secara mandiri.

Menurut dia, rumusan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kelompok pekerja yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah.

Dalam pembahasan itu, Bang Jo turut menyoroti kemampuan fiskal Kota Surabaya yang dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Dia juga menyinggung Pasal 61 UU Nomor 27 Tahun 2026 yang memuat ketentuan mengenai bantuan iuran bagi pekerja rentan. Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan di tingkat daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Kota Surabaya menyampaikan bahwa pekerja rentan dapat mencakup pekerja dengan penghasilan di bawah standar, menghadapi risiko kecelakaan kerja, serta pekerja informal. Definisi tersebut merujuk pada hasil FGD di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Sebagai tindak lanjut, Pansus juga mengusulkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu landasan dalam pembahasan dukungan anggaran bagi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bang Jo berharap Raperda ini nantinya tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan bagi pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. “Jangan sampai pekerja yang paling membutuhkan perlindungan justru tidak terakomodasi karena kriteria yang tidak jelas. Kita ingin Perda ini memberikan kepastian dan manfaat nyata bagi pekerja rentan di Surabaya,” pungkas dia KBID-BE

Related posts

Rapat Pleno, KPU Surabaya Tetapkan 50 Anggota DPRD Terpilih

RedaksiKBID

Pasar Kuliner “PKL Berkah” Bojonegoro Bersih Dan Tertata

RedaksiKBID

Panen Jagung Pulut, Bupati Berharap Gerakan Potensi Lahan untuk Tanaman Pangan

RedaksiKBID