KampungBerita.id
Headline Kampung Bisnis Kampung Raya Surabaya Teranyar

Komisi B Bedah SK Wali Kota 1991 vs Perda 2020, Nasib PKL Embong Blimbing Jadi Taruhan

Anggota Komisi B, Budi Leksono.@KBID-2026.

KAMPUNGBERITA.ID-Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Embong Blimbing terus bergulir. Komisi B DPRD Kota Surabaya mulai membedah persoalan dari sisi regulasi, legalitas lokasi, hingga kebijakan penataan yang diterapkan Pemkot Surabaya.

Dalam rapat hearing yang dipimpin M Faridz Afif, Rabu (18/11/2026) Komisi B menghadirkan Bagian Hukum dan Kerja Sama (Bakumkarsa) serta Disbudporapar.

Persoalan bukan sekadar boleh tidaknya berjualan di trotoar. Yang disorot adalah status hukum lokasi Embong Blimbing dan keberadaan Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991.

Pendamping pedagang, Roby menegaskan, PKL punya dasar hukum.
“PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki landasan berupa Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan sejumlah lokasi PKL, termasuk Embong Blimbing. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?” ungkap Roby.

Pertanyaan kunci muncul, apakah SK 1991 masih berlaku, sudah diubah, atau tidak punya kekuatan hukum lagi? Ini yang menuntut penjelasan resmi Pemkot Surabaya.

Anggota Komisi B, DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono menilai persoalan tidak bisa selesai hanya dengan membanding-bandingkan lokasi.
“Pemkot harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antar lokasi,”ujar dia.

Buleks, sapaan akrab Budi Leksono, mengingatkan ketidakjelasan kebijakan akan memicu persoalan serupa. Dibutuhkan pedoman tegas agar pedagang dan masyarakat tahu batasan hukum pemanfaatan ruang publik.

Sementara Wakil Ketua Komisi B, Moch. Machmud menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara DPRD dan OPD.
“Intinya kita mencari persepsi yang sama. Kalau sudah ada kesamaan persepsi, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya,” ungkap dia.

Politisi senior Partai Demokrat ini menyebut keberadaan PKL lama tidak bisa dilepaskan dari pembinaan pemerintah. Tapi harus dipastikan apakah Embong Blimbing memang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner atau hanya tempat aktivitas perdagangan biasa.

Perwakilan Bakumkarsa, Firly merujuk Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang prasarana jaringan pejalan kaki.
“Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku,” jelas dia.

Regulasi ini menjadi dasar karena trotoar fungsi utamanya untuk pejalan kaki, namun bisa dimanfaatkan dalam kondisi tertentu.

Pimpinan rapat, M Faridz Afif menegaskan, penataan kota tidak berhenti di penggusuran. Harus ada kepastian status hukum lokasi, transparansi kebijakan, dan perlindungan fungsi fasilitas umum. “Dengan demikian, penataan kota tidak berhenti pada tindakan penggusuran, tetapi juga harus disertai penjelasan regulasi yang utuh agar tidak menyisakan ketidakpastian bagi pedagang maupun masyarakat,” pungkas Afif.KBID-BE

Related posts

Pj. Bupati Bojonegoro Dampingi Lawatan Menteri Lingkungan Hidup RI ke Sumur Minyak Tradisional Desa Wonocolo

DJUPRIANTO

Dukung Program DPP Sebar 2,3 Juta Paket Kurban, PKS Surabaya Bagikan Belasan Ribu Paket untuk Bahagiakan Warga

Baud Efendi

Jembatan Sawunggaling Diresmikan, Reni Astuti: Warga Wonokromo harus Diuntungkan

RedaksiKBID