KAMPUNGBERITA.ID – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman menegaskan, bahwa tren meningkatnya kasus Omicron saat ini harus diantisipasi. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, Pemkot Surabaya tidak boleh terlambat bertindak.
“Kita sudah mengalami masa-masa berat sebelumnya, sudah saatnya untuk bisa punya skema antisipasi, OPD atau satgas yang ditugasi semestinya bisa membaca trennya seperti apa dan harus mengantisipasi sejak dini. Pemkot juga harus mulai mengajak seluruh stakeholder untuk berbicara,”ujar Fatkur.
Menurut dia, pemkot pastinya sudah berkomunikasi dengan para ahli virus dan ada analisa terkait ini. Maka, dia mengharap, selain antisipasi versi OPD terkait untuk pencegahan penularan Omicron, program Kampung Tangguh misalnya, bisa dihidupkan kembali jika diperlukan. Atau, Wali kota bisa membuat surat edaran atau Perwali untuk mengawal program yang ada.
Dia menegaskan, ini ranahnya Wali Kota, dan tentunya diperlukan masukan dari banyak pihak, misalnya dinkes, satgas covid yang ditunjuk atau bahkan para ahli terkait virus ini.
Bahkan, lanjut dia, bisa dibuat Forum Group Discussion (FGD) untuk membedahnya, memantau trennya, dan analisanya bisa dikirim ke Wali Kotaagar tidak terlambat seperti sebelumnya.
“Mau tidak mau kita harus mengakui jujur, di pandemi jilid 2, Surabaya sempat panik karena keterlambatan antisipasi walau akhirnya tertangani,” ungkap dia.
Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar pengalaman sebelumnya bisa menjadi acuan dan jangan sampai terjadi lagi keterlambatan antisipasi, baik secara regulasi , prosedur, dan lain sebagainya termasuk yang terkait dengan masyarakat, tidak ribet di birokrasi.
“Kalau ribet di birokrasi sedang kebutuhan mendesak, bukan saja masyarakat bisa kecewa, namun korban bisa berjatuhan. Kasus hibah Kampung Tangguh yang sempat rumit di prosedur bisa menjadi pelajaran. Di saat seperti ini, prosedur harus bisa cepat dan fleksibel,” pungkas dia KBID-BE