KAMPUNGBERITA.ID-Sekitar 4.000 warga Surabaya saat ini menunggu antrean untuk bisa masuk ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Banyaknya permintaan ini tak lepas dari adanya warga yang mengaku masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, Pemkot Surabaya harus melakukan seleksi ketat lewat pendataan.
Apa saja persyaratannya ? Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, warga yang boleh menempati rusunawa harus masuk dalam kategori MBR. Kalau tidak sesuai dengan kategori itu, maka tidak akan bisa masuk ke dalam rusunawa.
“Rusun ini kan dibangun oleh pemkot, untuk siapa? Pastinya untuk MBR. Seharusnya, ketika ada yang masuk ke rusunawa itu dipantau oleh pemkot, karena kami punya target setiap menempati rusunawa harus lulus dari MBR dalam waktu dua tahun,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu, (3/7/2022).
Dia menegaskan, apabila penghuni rusunawa sudah mempunyai penghasilan tetap dan memiliki kendaraan, maka harus keluar. Tujuannya, agar rusunawa itu nantinya ditempati oleh warga MBR baru. “Jika tidak keluar dan menghuni puluhan tahun, artinya yang gagal itu kan pemerintahnya, tidak bisa mensejahterakan umatnya. Karena itu, kita harus berani punya target itu,” ungkap Eri Cahyadi.
Lebih jauh, dia menyampaikan, kepada masyarakat yang sudah lulus dari kategori MBR dan tidak lagi bisa menghuni rusunawa, sebagai opsinya Pemkot Surabaya menyediakan rumah susun sederhana milik sendiri (Rusunami). Ke depan, rusunami yang disediakan itu bisa dimiliki dan dibeli dengan cara diangsur. Sedangkan biaya operasionalnya ditanggung oleh masing – masing penghuni rusunami.
Dia menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk membuat rusunami yang nantinya digunakan tempat tinggal warga, selain MBR. Karena itu, Eri Cahyadi meminta warganya bersabar, jangan sampai ada yang mengaku-ngaku sebagai MBR demi bisa tinggal di rusunawa.
“Kalau semua mem-MBR-kan diri, seperti tadi ada warga yang minta rusunawa, tapi bukan kategori MBR, ya jangan. Apa lagi ada yang gajinya Rp 4 juta lebih yang tinggal di rusunawa itu. Lho gitu ada yang enggak punya kerjaan, kok minta masuk ke rusun,” tutur dia.
Agar masyarakat tidak salah persepsi, Eri Cahyadi bertekad membangun pola pikir warganya untuk mandiri yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dengan menggunakan aset pemkot dijadikan tempat padat karya, Selain itu, dia menambahkan, pemkot juga melakukan pendataan ulang MBR di setiap kecamatan dan kelurahan. Sehingga ketika sudah ada pembaruan data, pemkot bisa memprioritaskan warga MBR untuk tinggal di rusunawa.
“Jadi kita harus membangun mental masyarakat terlebih dulu. Kita berikan pekerjaan kepada sekitar 35.000 KK kategori MBR yang terdata itu, sehingga ketika sudah mendapatkan pekerjaan dan punya pendapatan per kapita, kemudian penghasilannya itu bisa digunakan untuk kontrak rumah sendiri atau membeli rusunami, setelah lulus dari MBR,” pungkas dia. KBID-HMS/BE