KampungBerita.id
Matraman Teranyar

DPRD Gelar Rapat Paripurna Agenda Jawaban Bupati Mojokerto Tentang Tiga Raperda

Bupati Mojokerto Dr Hj ikfina Fatmawati menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati Mojokerto atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga reperda.

Rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Subandi dan M Sholeh, juga terlihat hadir Bupati Mojokerto Dr Hj ikfina Fatmawati, PJ Sekda Himawan Subagio, forkopimda dan OPD serta anggota dewan.

Bupati Mojokerto Dr Hj ikfina Fatmawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi atas pertanyaan, saran dan masukan serta dukungan terhadap tiga rancangan peraturan daerah.Ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutifdan legislatif dalam mewujudkan peraturan daerah yang sesuai hukum.”Ini semua demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Mojokerto, ” kata bupati.

Lanjut bupati terkait pertanyaan dan saran dari beberapa fraksi, reperda tentang cadangan pangan selaku pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan memperdayakan petani dan pelaku usaha dengan melalui pemberian bantuan dana untuk memanfaatkan hasil pertanian untuk menjadi produk pangan yang layak jual.

Mengenai Reperda fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pihaknya berkomitmen untuk terus menggalakkan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat termasuk di lingkungan sekolah terkait bahaya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk relawan dan penggiat anti narkoba.

Sementara untuk rancangan peraturan daerah tentang fasilitas di pesantren pada prinsipnya pesantren yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam secara terpadu dengan jenis pendidikan lain yang didirikan perseorangan dan yayasan organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pemberian fasilitas tersebut maka setiap lembaga wajib melaporkan output dan outcome.

“Sehingga dapat dinilai dampak kemanfaatannya bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto, ” tambahnya.KBID-FFA

Related posts

Lagi, Penyelesaian Kasus Rumah Walet Kertajaya Indah Temui Jalan Buntu

RedaksiKBID

Seokarwo Ingatkan Kandidat Petahana tidak Gunakan Fasilitas Negara

RedaksiKBID

Pemkot Surabaya Diminta Maksimalkan Aset untuk Tempat Isolasi Penanganan Covid-19

RedaksiKBID