KAMPUNGBERITA.ID-Rencana Pemkot Surabaya merevisi skema pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapat dukungan dari DPRD Kota Surabaya.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, Kamis (10/3/2022). Dia menilai meski langkah pemkot ini agak terlambat, namun harus disegerakan.”Kalau Wali Kota ingin ada perbaikan, ya ini harus disegerakan, meskipun agak terlambat dalam memenuhi rasa keadilan bagi para bunda PAUD yang sudah mengajar,” ujar dia.
Dia mengatakan, agar berjalan dan berdampak maksimal, maka waktu idealnya adalah dalam pekan ini harus dilakukan perbaikan sistemnya. “Setidaknya dalam pekan-pekan ini harus dikaji oleh dispendik,” tambah dia.
Selain itu, jelas Reni, yang lebih penting untuk menjadi perhatian pemkot adalah pasca pemisahan antara Bunda PAUD dan kader Surabaya Hebat. Dimana, sebelumnya para Bunda PAUD ini mendapat insentif dari kader dan PAUD.
Sebelumnya tidak ada aturan untuk tidak merangkap dan kini ada aturan tidak boleh merangkap kader bagi Bunda PAUD. Ini mempengaruhi besaran insentif yang mereka terima. Sekarang mereka hanya menerima insentif dari Bunda PAUD saja. “Adanya kebijakan kader Surabaya Hebat ini yang paling membatasi adalah Bunda PAUD. Selama ini Bunda PAUD yang memiliki tugas ganda sekarang hanya menerima satu insentif,” ungkap dia.
Lebih jauh, Reni menegaskan, atas kondisi tersebut harus benar-benar menjadi perhatian serius pemkot. “Pemkot harus jeli dan perhatian atas dampak tersebut. PAUD ini adalah yang paling dibatasi,” tegas dia.
Sementara itu Siti Masrutoh, salah seorang Bunda PAUD PPT Lestari Banyu Urip berharap pembayaran jaspel ini segera cair. Selain itu, dia juga berharap para Bunda PAUD diperbolehkan membantu para kader “Kita dulunya dari kader, karena membantu kita memilih. Kami masih berharap bisa di kader,” pungkas dia. KBID-BE-PAR