KAMPUNGBERITA.ID-Pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bahwa pemkot
sudah tidak bisa lagi menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk warga karena keterbatasan lahan dan anggaran, akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat.
Apalagi, Eri Cahyadi menyarankan sistem pemakaman tumpang atau bertingkat. Sementara makam di Keputih itu hanya khusus untuk kampung yang tidak menyediakan makam.
Tidak itu saja, Eri Cahyadi juga telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD Kota Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai bahan diskusi dan mencari solusi bersama,mengingat APBD Kota Surabaya memiliki skala prioritas yang jelas, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pendidikan maupun kesehatan gratis.
Menanggapi ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko sangat menyesalkan keputusan Wali Kota Eri Cahyadi. Dia menganggap itu bukan kebijakan yang populis. Meski demikian, perlu alasan lebih kuat dan rasional.
“Sebenarnya bukan kapasitas saya (Komisi A)secara langsung untuk menanggapi. Namun menyediakan lahan makam adalah salah satu kebijakan yang pro rakyat,” ujar dia, Selasa (18/3/2025).
Seperti diketahui, kondisi lahan di TPU Keputih seluas 35 hektare, terhitung sejak 6 Maret 2025 masih mampu menampung 32.000 jenazah. Sedangkan TPU Babat Jerawat seluas 10 hektare sejak Oktober 2024 sudah dinyatakan penuh.
Yona mengatakan , sebelumnya ada lahan di Waru Gunung yang diproyeksikan untuk TPU seluas 80 hektare. Selain itu, juga ada lahan di Sumberejo seluas 10 hektare, tapi mengapa diflash dengan statement enggak ada lahan makam.
” Saya kurang paham maksud Wali Kota terkait hal ini, seakan ada hal apa yang disembunyikan, sehingga membuat pernyataan ke publik seperti itu,” tandas dia.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, seorang pemimpin harus bisa memberikan jaminan rasa tenang dan nyaman kepada warganya. Termasuk jaminan ketersediaan lahan makam bagi warganya jika tutup usia.
“Apakah kebutuhan lahan tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) maupun Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang sampai dibela-belain utang,” tegas Yona.
Dengan demikian, pada akhirnya warga akan tahu karakter yang sebenarnya dari seorang pemimpin, ketika memimpin lebih memprioritaskan proyek-proyek strategis yang bernilai bisnis, dibandingkan sosial.
“Jika terjadi wabah nasional dan angka kematian mendadak tinggi seperti Pandemi Covid-19,seharusnya ketersediaan lahan makam sudah bisa diantisipasi,” pungkas dia. KBID-BE