KAMPUNGBERITA.ID – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Jawa Timur memilih membangun rumah susun (Rusun) untuk mendukung program sejuta rumah.
Kepala Dinas PRKPCK Jatim, M. Rudy Ermawan mengatakan, pihaknya fokus terhadap perkembangan properti di Jatim khususnya untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bahkan Dinas ini terus memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi di Jatim.
“Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal ialah dengan melakukan pembangunan rumah bersubsidi. Anggaran untuk rumah bersubsidi ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi harganya memang sangat terjangkau. Khususnya bagi MBR yang ingin memiliki rumah,” jelasnya, ketika dikonfirmasi, Senin (18/03).
Rudy menyampaikan, sejak tiga tahun terakhir, rumah bersubsidi berupa rumah tapak yang dibangun di Surabaya sebanyak 244 unit dengan anggaran Rp 10 miliar. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan Rusun sebesar Rp 7 miliar. Menurutnya lahan menjadi kendala bagi pengembang dalam menyediakan rumah bagi MBR karena harganya terus naik. “Selain semakin lama lahannya semakin sempit harganya juga semakin mahal,” ujar dia.
Menghadapi hal tersebut, Rudy mengaku memilih membangun Rusun untuk mengatasi solusi lahan yang sempit dan mahal. Menurutnya pemerintah pusat juga mendorong pembangunan Rusun untuk masyarakat yang belum mampu membeli rumah. “Rusun ini dibagi menjadi tiga yakni yang dibangun oleh APBD, APBN dan Kerjasama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas),” bebernya.
Pihaknya juga sudah fokus terhadap pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jatim. Menurutnya untuk tahap I-X dimulai sejak tahun 2009 hingga 2014 dengan APBD sebesar Rp 485 miliar. “Dari target 78.960 RTLH yang berhasil terealisasi 79.279,” katanya.
Untuk tahap XI pada tahun 2015 dengan APBD sebesar Rp 90 miliar dari target 12.100 terealisasi 12.141 RTLH. Sedangkan tahap XII pada tahun 2016 dengan anggaran 65 miliar dengan target 8.725 dan yang realisasi 8.772 RTLH. Sementara tahap XIII menggunakan APBD 2017 sebesar Rp 65 miliar dari target 8.725 terealisasi 8.759 RTLH.
“Dan untuk tahap XIV menggunakan APBD 2018 sebesar Rp 90 miliar dengan target 10.000 RTLH dan yang teralisasi 10.049. Artinya realisasinya lebih besar dari target yang ditentukan,” pungkas dia. BID-JTM