KampungBerita.id
Headline Politik & Pilkada Teranyar

Evaluasi Pemilu 2019, Aturan Kampanye Banyak Dikeluhkan Parpol

Gogot Cahyo Baskoro saat menjadi pembicara pada evaluasi Pemilu 2019 yang digelar KPU Kota Surabaya.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Sejumlah perwakilan partai politik (parpol), perwakilan masyarakat, LSM, dan praktisi media mengeluhkan model kampanye yang diterapkan pada Pemilu 2019 lalu. Mereka menilai, aturan kampanye yang diterapkan KPU kurang efektif dalam menjangkau sasaran.

Hal ini lantaran ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar termasuk dalam beriklan. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat rendah. Demikian terungkap saat KPU Kota Surabaya menggelar evaluasi bersama pihak-pihak terkait di Hotel Elmi, dua hari lalu.

Persoalan iklan kampanye menjadi pembahasan evaluasi paling panjang dan mendapat respon dari hampir semua yang hadir. Pasalnya, iklan kampanye yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat justru kurang masif dilakukan.

Hal ini lantaran ada aturan yang menyebutkan bahwa fasilitas iklan kampanye melibatkan pihak ketiga. Sementara pihak ketiga cenderung merugikan media, sehingga masih menyisakan masalah.

Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro mengaku akan menyampaikan masalah itu ke KPU pusat. Sejauh ini, tidak bisa maksimal karena pihak ketiga lebih mementingkan profit.

“Kita sampaikan ke KPU pusat agar menjadi perbaikan pelaksanaan pemilu serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim. Termasuk usulan media agar fasilitasi iklan kampnye tidak melibatkan pihak ketiga dimana dirasa merugikan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan negara harus akuntabel dan transparan. Sesuai aturan menteri keuangan, setiap penggunaan anggaran negara lebih dari Rp 200 juga harus melalui mekanisme lelang. “Tapi untuk kepentingan bersama jika ada dasar hukumnya siap melaksanakan tanpa lelang,” ungkapnya.

Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Anas Karno menilai, KPU kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Buktinya, tidak sedikit yang mengetahui caleg peserta pemilu 2019.

“Sosialisasinya kurang, masyarakat ngak tahu calegnya,” ujaranya usai rapat evaluasi.

Anas menegaskan, selain kurang sosialisasi, di lapangan banyak pemasangan APK yang tumpang tindih. Bahkan, aturan tentang pemasangan APK tidak diketahui oleh peserta pemilu.

“Selama kampanye aturan pemasangan APK tebang pilih, artinya ada yang boleh pasang (APK) dan ada yang tidak,” tukasnya. KBID-DJI

Related posts

Warga Pemegang KIS tak Terlayani di 17 Rumah Sakit Surabaya, Ini Penyebabnya

RedaksiKBID

Gudang di Pasar Sepatu Wedoro Terbakar, Pedagang Pasar Krempyeng Bubar

RedaksiKBID

Tak Penuhi Target Perolehan Kursi, Ketua NasDem Surabaya Mundur

RedaksiKBID