KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2025-2030, Eri Cahyadi-Armuji. Pemaparan dilakukan di lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025).
Sidang paripurna tersebut bisa dibilang cukup istimewa. Karena dihadiri Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten 1 Setdaprov Jawa Timur, Benny Sampirwanto, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, beserta jajaran Forkopimda Kota Surabaya.
Pemaparan visi misi dan program prioritas pembangunan kota Surabaya tersebut dilakukan, setelah Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) lalu.
Eri Cahyadi mengatakan, terdapat tujuh program prioritas pembangunan dalam periode 2025-2030. Yakni, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu (AKI), mengurangi angka kematian bayi (AKB), mengurangi angka stunting, meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan menurunkan angka gini rasio.
“Tujuh program prioritas itu dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta performa birokrasi berbasis digital,” kata dia.
Ketujuh program tersebut diwujudkan dalam visi ‘Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju Humanis dan Berkelanjutan’ yang kemudian dijabarkan dalam lima misi.
Misi pertama, mengakselerasi transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan. Misi kedua, mempercepat transformasi penciptaan SDM unggul dan berkarakter. Misi ketiga, mempercepat transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.Misi keempat, memantapkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan misi kelima adalah harmonisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Program kita, tujuh itu untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan selaras dengan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur. Kita juga akan menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menyesuaikan dalam enam bulan ke depan, sesuai dengan RPJM Nasional visi misi presiden dan visi misi gubernur,”ungkap dia.
Di samping itu, Eri Cahyadi juga memaparkan rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan atau tantangan pengelolaan fiskal. Seperti mengenai penanganan banjir di Surabaya, terdapat 3.764 usulan pekerjaan dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung, dengan anggaran mencapai Rp 9,6 triliun.
“Bagaimana pemerintah berdampingan dengan masyarakat sehingga kita minta semuanya. Setelah itu, untuk JLLB dan JLLT sebanyak Rp 9,3 triliun. BOPDA untuk SD-SMP Rp 2,5 triliun, menuntaskan kemiskinan membutuhkan anggaran Rp1,5 triliun,” papar dia.
Dia mengungkapkan, anggaran Pemkot Surabaya senilai Rp 12 triliun tidak cukup jika hanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Sebab, dia menyebutkan, pemkot memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan.
Sesuai menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Eri Cahyadi menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para kepala daerah diminta untuk berinovasi.
“Seperti menggunakan pembiayaan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) maupun bank untuk menciptakan percepatan ekonomi mencapai delapan persen. Nanti akan kita diskusikan dengan DPRD Surabaya bagaimana pesan Pak Presiden dan menteri, prioritas yang mana, apa saya yang akan dialokasikan,” jelas dia.
Untuk itu, dalam periode kedua ini, Eri Cahyadi berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan. “Contoh RPJMD membangun diversi Gunungsari, Banyurip – Gresik sampai 2026. Lalu pembangunan Jalan Wiyung, dan pembangunan rumah sakit, ini prioritas saya yang tidak bisa dikerjakan di periode pertama karena pilkada serentak yang maju dua tahun,”tandas dia.
LAGU ebih jauh, Eri Cahyadi mengaku Pemkot Surabaya tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan daerah sekitar, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan.
Konsep Aglomerasi menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketahanan pangan.
“Kita harus membangun berbasis warga, bukan sekadar administratif. Dengan kerja sama antardaerah, sektor UMKM bisa berkembang dengan memasok kebutuhan hotel dan restoran di Surabaya. Dari sinilah koperasi ketahanan pangan harus dibentuk, ” ujar Eri Cahyadi.
Dia juga menyoroti pentingnya mencegah urbanisasi yang berlebihan ke Surabaya dengan membangun kota-kota penunjang yang sejahtera.
Bahkan, Eri Cahyadi berencana menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan bupati sekitar untuk memastikan kebutuhan pangan Surabaya dapat dipenuhi dari daerah-daerah tetangga.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan bahwa rapat paripurna ini diagendakan khusus untuk mendengarkan pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang juga dihadiri secara langsung oleh Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Bupati Bangkalan, serta para Forkopimda di Kota Surabaya.
“Ini merupakan satu semangat yang ingin disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mengatasi persoalan bersama-sama dengan antar daerah. Di awal tahun masa jabatan ini, Wali Kota Surabaya merangkul semua komponen sekaligus mengajak bekerjasama membangun Surabaya untuk mengatasi masalah sehari-hari,” pungkas dia. KBID-BE