KAMPUNGBERITA.ID-Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, meminta Pemkot memperketat standar higienis dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya dugaan keracunan terhadap 200 siswa yang terjadi di 12 sekolah mulai tingkat TK hingga SMP, Senin (11/5/2026).
Dia menegaskan, program MBG harus tetap berjalan, tapi tidak boleh menimbulkan rasa takut bagi orang tua dan anak-anak. “Kalau ini terus berulang, -ulang orang tua dan anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik dan sudah menjadi keputusan,” kata dia
Menurut Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri, kontrol yang ada selama ini hanya sebatas memastikan makanan tidak basi. Padahal aspek higienis, bau, hingga potensi zat beracun juga harus menjadi bagian dari standar pengawasan.
Dia menilai Dinas Kesehatan sudah merespons cepat ketika ditemukan banyak siswa muntah di sekolah. Namun kejadian itu harus menjadi catatan penting bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera membenahi kelayakan makanan anak.
Lebih jauh, Kaji Ipuk mendorong Komisi D DPRD Surabaya untuk segera berkoordinasi dan meninjau pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diminta mengaktifkan kembali Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai langkah mitigasi pertolongan pertama, terutama di sekolah yang jauh dari rumah sakit.
Soal SPPG yang diduga menjadi pemasok makanan, politisi senior PDI-P ini menyebut evaluasi perlu dilakukan jika memang ada indikasi keterkaitan. Namun dia mengingatkan belum ada kepastian penyebab dugaan keracunan karena daya tahan tubuh setiap anak berbeda. “Prioritaskan keselamatan. Evaluasi dan kontrol itu penting, mengingat Surabaya adalah Kota Layak Anak,” ujar dia.
Untuk mengatasi trauma siswa, Syaifuddin menyarankan adanya edukasi dan jaminan bahwa makanan MBG aman dikonsumsi. Dia juga mendukung usulan adanya hotline khusus pengaduan dari Dinas Kesehatan agar masyarakat bisa cepat melapor jika terjadi masalah. “Nanti Komisi D akan tindak lanjuti secara teknis, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas dia. KBID-BE