KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menyoroti rencana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya yang ingin menempatkan wilayah kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dengan tempat tinggal mereka atau zonasi pegawai. Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja mereka.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman mengatakan, terkait penguatan kelurahan dan kecamatan ini, dirinya sudah mendengar berkali-kali kalau Wali Kota Eri Cahyadi punya semangat bahwa setiap kelurahan atau kecamatan harus punya inovasi-inovasi baru.
Makanya, kenapa sampai lurah dan camat sering diminta turun ke lapangan untuk menggali persoalan di masyarakat. Bahkan, sekarang ada “Program Jumat Siang” dan lain lain, untukmu ketemu warga. “Saya pikir ini langkah yang bagus,” ujar dia, Rabu (29/6/2022).
Dia menilai, sebenarnya BKPSDM punya peran sangat signifikan dalam konteks untuk berkolaborasi dengan semangat ini.
Fatkur Rohman yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS mengaku, dirinya berkali-kali menyampaikan di forum camat, bahwa sebenarnya merekalah yang punya peran penting untuk bisa menggambarkan tentang kelurahan-kelurahan itu seperti apa wajahnya.
“Saya membayangkan setiap kelurahan mempunyai inovasi berbeda-beda, punya stretching berbeda, dan punya potensi berbeda-beda. Memang, ini perlu mapping atau pemetaan potensi khas setiap kelurahan,”ungkap dia.
Bahkan kalau perlu, lanjut dia, bisa menggandeng para pakar atau kalangan dunia kampus untuk melakukan ini. Contohnya, Kelurahan Jagir ini punya potensi terbaik apa yang bisa diangkat. Misalnya, untuk pengembangan MBR atau pengelolaan aset, itu pendekatannya yang terbaik seperti apa? Atau mungkin ada kelurahan yang menonjolkan ilmu teknologi (IT)-nya, karena punya potensi besar.
“Saya melihat di beberapa kampung, RW-RW itu bisa kompak membuat website mandiri. Dunia maya, digitalnya itu luar biasa, ” jelas dia.
Sehingga, kata Fatkur Rohman, mestinya kelurahan yang piawai memahami potensi RW-nya. Agar nantinya bisa menjadi kampung teladan, misalnya dalam konteks IT.
Begitu juga untuk kawasan pesisir, menurut
Fatkur Rohman harus ada pendekatan-pendekatan kelurahan yang berbeda dengan Surabaya Pusat. Di pesisir, perlu ada terobosan-terobosan nelayan atau apanya.
Untuk itu, kata Fatkur Rohman, seharusnya BKPSDM Kota Surabaya menyiapkan ASN yang diturunkan ke tiap kelurahan itu berbasis mapping potensi tersebut.
“Misalnya kita punya pilot project di Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara dan Surabaya Pusat, masing-masing satu kelurahan. Jadi total ada lima kelurahan. Ini harus dilihat dan dipetakan secara detail potensinya yang khas seperti apa.
Selanjutnya, imbuh dia, BKPSDM punya program, misalnya menurunkan ASN-ASN khusus yang mensupport potensi kelurahan. Misalnya, ASN yang akan diturunkan ke kelurahan untuk keperluan IT, maka bisa diambilkan dari ASN Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Dengan begitu, ASN tersebut juga mengelola RW-RW. Sehingga kelurahan itu nantinya terkenal menjadi kelurahan teknologi.
Kemudian juga ada kelurahan yang mungkin bagus pada pengelolaan aset. “Jadi BKPSDM perlu menurunkan ASN yang sesuai dengan kebutuhan kelurahan tersebut. Ke depan, saya pikir sudah tidak saatnya sekadar membagi ASN secara reguler dengan kapasitas yang sama. Tapi harus ada titik temu antara potensi kelurahan dengan beberapa ASN khusus yang memang punya kapasitas dan berbasis asesmen. Termasuk ada program pengembangan SDM. Ke depan, saya rasa ini perlu persiapan, ” tegas dia.
Fatkur Rohman mengusulkan tahun ini atau sesudah PAK, BKPSDM bisa mencoba dulu misalnya untuk 10 kelurahan inovatif. Hanya saja, itu harus ada titik temu antara OPD yang lain dan juga mempersiapkan penempatan ASN yang akan diturunkan. Sehingga tidak tidak sekadar ahli pemerintahan yang bisa service excellent. “Itu standar menurut saya. Semuanya memang harus begitu. Tapi ada ASN-ASN tertentu yang harus dikuatkan di kelurahan tertentu. Di sini, saya pikir teman-teman BKPSDM punya peran signifikan,” pungkas dia. KBID-BE