KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Komisi D DPRD Surabaya Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak terkait Akses Kesehatan Masyarakat

Ketua Komisi D, Khusnul Khotimah.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Kota Surabaya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS). Dengan adanya program tersebut warga kota Surabaya dapat berobat dengan hanya menunjukkan eKTP.

“Saya mengapresiasi semua pihak terutama Pemkot Surabaya , bapak walikota Surabaya , Wawali , Dinkes , BPJS Kota Surabaya dan seluruh OPD yang bekerja keras guna pencapaian UHC di Kota Surabaya,” kata Khusnul Khatimah setelah rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Menurut Khusnul Khotimah hingga saat ini capaian UHC telah mencapai 96,48 persen. Capaian UHC tersebut setara dengan 2.866.237 jiwa masyarakat Kota Surabaya sudah menjadi peserta BPJS yang dapat mengakses layanan kesehatan di Puskesmas.

“Nantinya mereka dapat mengakses layanan Kesehatan di 63 Puskesmas, 42 rumah sakit swasta, dan 8 klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS di Kota Surabaya,” ujarnya.

“Layanan Kesehatan ini nantinya tetap di laksanakan secara berjenjang dari FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) lalu dirujuk ke RS jika gawat darurat dan butuh penanganan lebih lanjut,” tambahnya.

Khusnul pun berupaya agar puskesmas juga dilengkapi fasilitas rawat inap sehingga bisa melayani kesehatan warga Surabaya.

“Saya pun juga mendorong agar beberapa puskesmas bisa dijadikan puskesmas dengan rawat inap ditambah dan saya pun berharap agar pembangunan rumh sakit di wilayah Gunung Anyar dan Balasklumprik bisa terealisasi secepatnya,” terangnya.

Menanggapi hal yang sama Badrut Tamam, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, mengatakan bahwa Puskesmas bisa melayani pasien berKTP Surabaya dengan kondisi Hijau atau Kuning.

“Tapi bagi masyarakat yang sudah berwarna merah itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit dengan cukup menunjukkan eKTPnya,” katanya.

Badrut Tamam juga berharap program layanan kesehatan yang merupakan inisiatif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini dapat dibuatkan perda supaya bisa berjalan berkesinambungan.

“Saya mengharapkan ini menjadi perda, jangan hanya menjadi perwali yang nanti akan diubah dengan perwali yang lain. Harusnya ini menjadi perdanya Surabaya, walaupun inisiatifnya dilakukan oleh pihak walikota.” pungkasnya. KBID-PAR

Related posts

Polda Jatim Siap Amankan Pilkada Serentak 9 Desember 2020

RedaksiKBID

Setor Formulir Penjaringan Bakal Calon Wali Kota, Whisnu Siap Bumikan Tri Sakti dan Pancasila

RedaksiKBID

Diparkir Depan Rumah Kos, Mobil Pikap Hilang Dicuri

RedaksiKBID