KAMPUNGBERITA.ID-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya mengerahkan ribuan kadernya untuk mendirikan ‘Lumbung Pangan’ di tingkat cabang maupun ranting. Program yang dilaunching pada Apel Siaga PKS Surabaya di Dyandra Convention Center, Minggu (29/1/2023), adalah untuk membantu Pemkot Surabaya dalam mengentas kemiskinan.
Menurut Ketua DPD PKS Kota Surabaya, Johari Mustawan, PKS hadir di Surabaya ini sebagai partner atau mitra pembangunan pemerintahan di semua level, termasuk Pemkot Surabaya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya yang mencapai 82,74, dinilai Bang Jo, panggilan Johari Mustawan, termasuk tinggi. Ini tak lepas dari kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan juga legislatif, di mana PKS memiliki lima wakil di DPRD Kota Surabaya.
Meski demikian, yang menjadi fokus PKS, adalah jumlah keluarga miskin dan pra miskin di Surabaya masih banyak. Keluarga yang masuk kategori miskin jumlahnya ada
219.427 jiwa atau 75.069 KK. Kemudian jumlah pra miskin 248.299. Ini data Desember 2022.
Melihat data-data itu, diakui Bang Jo, PKS sebagai salah satu partai politik (parpol) di Surabaya ingin menjadi mitra pemerintah di dalam meningkatkan derajat kesejahteraan warga Kota Pahlawan.
“Jadi, melihat kondisi seperti itu, PKS ingin memastikan program Pemkot Surabaya untuk keluarga miskin dan pra miskin berjalan sampai ke masyarakat,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut dia, PKS melalui wakilnya di DPRD Kota Surabaya dan semua pengurus DPC, PAC dan anggota PKS yang tersebar di Surabaya juga ingin mengawal dan memastikan program -program pemerintah terhadap intervensi keluarga miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Non Tunai (BNT), dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan permakanan bisa tersampaikan kepada orang yang tepat.
Untuk itu, Bang Jo menginstruksikan semua kader PKS, baik yang masuk struktural maupun bukan struktural untuk terlibat aktif dalam program-program yang ada di masyarakat.
Bahkan, PKS Surabaya mendukung semua kantor partai di tingkat cabang, ranting dan semua rumah anggota yang siap untuk menjadi lumbung pangan menjadi solusi bagi masyarakat Surabaya.
Program Lumbung Pangan ini serupa dengan program Pemerintah Pusat, yang kerap disampaikan oleh Presiden Jokowi. Padahal, partai yang satu ini dikenal sebagai oposisi pemerintah.
“Oposisi tidak selalu berseberangan. Kita berjuang di luar koalisi pemerintah. Program yang memang bagus dari pemerintah, patut kita dukung,” tegas Bang Jo.
PKS Surabaya seolah menunjukan kalau politik memang dinamis. Secara terbuka, Bang Jo menyebut sikap oposisi PKS di pusat berbeda dengan di daerah. Dia tegas menyampaikan, saat ini PKS Surabaya bermitra dengan Pemkot Surabaya yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI-P.
“Kita rutin bertemu wali kota, membahas perkembangan pembangunan Surabaya. Kita (PKS Surabaya) ingin bermitra dengan pemerintah agar program tersampaikan ke masyarakat,” tegas dia.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. Dia membeberkan, yang menjadi perhatian dirinya yang duduk di Komisi D DPRD Kota Surabaya adalah keluarga miskin yang jumlahnya 219.
Dari jumlah tersebut, lanjut dia, yang perlu diperhatikan adalah sekitar 23.000 jiwa yang masuk katagori ekstrem miskin.
” Terus terang, Ini tak bisa diselesaikan satu pihak saja, atau pemerintah saja. Kami (PKS) sadar betul, dan kami juga akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan keterbatasan kami,”ucap dia.
Cahyo yang juga Sekretaris DPD PKS Surabaya menegaskan, 2.000 kader PKS siap menjadi ‘Lumbung Pangan’ di rumah masing-masing untuk mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan juga membantu mengentas kemiskinan di Surabaya.
Menurut dia, ini tidak sekadar teori, tapi sudah dijalankan. Para kader PKS sudah turun ke lapangan untuk mengkros-cek apakah data kemiskinan itu sudah tepat sasaran atau belum.
“Jadi kami enggak sekadar ngomong. Kami telah mendatangi, bahkan memberi bantuan. Yang jelas, kami butuh bersama dengan seluruh elemen masyarakat Surabaya, termasuk media massa untuk membantu pemkot mengentas kemiskinan, ” tandas dia seraya menambahkan jika dirinya yang ada di Komisi D DPRD Kota Surabaya telah menyelesaikan Raperda tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Cahyo juga mendengar langsung kalau Eri Cahyadi ingin tak ada lagi warga Surabaya yang masuk dalam kategori miskin ekstrem pada 2024. Misi itu sejalan dengan target Jokowi. “Kita harus bergerak bersama mengentaskan kemiskinan. Terpenting, intervensi kepada keluarga miskin maupun pra miskin itu tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga 2024 Surabaya nol miskin ekstrem,”pungkas dia. KBID-BE