KampungBerita.id
Kampung Raya Lakone Surabaya Teranyar

Marak Kekerasan terhadap Anak, Komisi D Sarankan Pemkot Surabaya Buat Skema Grand Design Pola Perlindungan Anak

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya,Khusnul Khotimah.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Maraknya kasus kekerasan terhadap anak-anak membuat prihatin banyak pihak, termasuk kalangan DPRD Kota Surabaya.

Terbaru adalah seorang gadis disabilitas tuna rungu di Tambaksari Surabaya, disetubuhi secara paksa oleh tetangganya sendiri.

Agar kasus semacam itu tidak terus terulang di Kota Surabaya, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah meminta Pemkot Surabaya membuat langkah-langkah strategis dan taktis. Seperti membuat skema grand design tentang pola perlindungan anak yang jelas dan mudah diterapkan.

“Saya meminta Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), untuk membuat skema grand design tentang pola perlindungan anak,” ujar Khusnul Jumat (24/6/2022).

Tujuan grand design ini, menurut dia, agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman di Kota Surabaya. Sehingga Surabaya tidak hanya menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA), namun esensinya tidak demikian.

Lebih jauh, politisi perempuan PDI-P ini merasa prihatin karena di Surabaya masih sering terjadi kasus anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Padahal Surabaya sudah meraih predikat kota ramah anak. Tentu kondisi ini sangat ironi.

“Kasus anak disabilitas yang mendapat kekerasan seksual itu bukan yang pertama. Pada 2021 silam ada 104 kasus kekerasan anak di Surabaya. Terjadi karena beberapa penyebab. Namun yang paling banyak karena faktor ekonomi. Selain itu, juga karena pola asuh dan faktor lainnya,” ungkap dia.

Untuk itu, selain mendorong Pemkot Surabaya membuat skema grand design, Khusnul juga mendorong untuk segera merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. Apalagi beberapa waktu lalu DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Kami tahu, untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual ini tidak hanya bisa dilakukan pemerintah. Tapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat. Makanya layanan di RT-RW perlu diperkuat dengan mengaktifkan kembali sistem ronda di kampung,”pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Diterjang Angin, Tembok dan Plafon Ruang Inap RSU Mohammad Noer Pamekasan Ambruk

RedaksiKBID

28 Jenazah Korban Semeru Telah Diambil Keluarganya

RedaksiKBID

Ganggu Ketertiban Lalin, Pemkot Surabaya Hentikan Tunjungan Fashion Week

RedaksiKBID