KAMPUNGBERITA.ID – Pemkot Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak dengan tidak efektifnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan selama 14 hari berselang. Berbeda dengan dua daerah lain yakni Kabupaten dan Sidoarjo yang mampu menekan laju pertambahan dan persebaran Covid-19 selama PSBB, di Surabaya justru terjadi penambahan dan persebaran yang cukup signifikan.
Hingga kini total positif Covid-19 di Surabaya sesuai data dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim, memiliki 741 pasien positif. Dengan jumlah sebanyak itu, Surabaya berada di posisi atas paling banyak pasien positif dibanding seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Urutan kedua diduduki Sidoarjo dengan 188 pasien. Sementara Gresik bahkan berada di urutan ke 7 dengan 37 pasien positif Covid-19.
Dengan statistik semacam itu, kalangan DPRD Surabaya mempertanyakan langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya selama PSBB. Sebab, aturan dan mekanismenya sudah tertungan melalui Pergub kemudian dikuatkan melalui Perwali maupun Perbup di masing-masing daerah. Legislatif meragukan keseriusan Pemkot Surabaya dalam menanganai bencana sosial tersebut.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah menilai, kegagalan PSBB tahap pertama di Kota Surabaya karena pihak pemkot dianggap tidak memiliki roadmap yang jelas. Karena itu banyak evaluasi yang harus dilakukan sebelum menjalankan tahap kedua, terutama terkait target dari penerapan PSBB itu sendiri.
“Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi,” kata Laila Mufidah.
Beberapa evaluasi yang menjadi catatannya selama penerapan PSBB tahap pertama adalah terkait dengan pengujian sampel dan tes PCR, agresivitas pelacakan penyebaran Covid-19, dan juga monitoring terhadap klaster.
Monitoring terhadap klaster, lanjut dia, sangat penting dilakukan agar tidak muncul terjadinya klaster baru. Karena munculnya kasus klaster pabrik rokok Sampoerna, menurutnya akibat dari lambatnya penanganan yang dilakukan pihak Pemkot.
”Baru setelah ramai terungkap ke publik Pemkot kebakaran jenggot,” katanya.
Tak hanya itu, yang tak kalah penting dalam roadmap PSBB adalah penyusunan jaring pengaman sosial yang berasal dari berbagai sumber. Baik dari pusat, provinsi, maupun kota. Termasuk mencakup seluruh kegiatan penanganan Covid-19 mulai promotif, preventif, dan kuratif.
“Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap di susun jelas sejak awal. Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19,” kata dia. KBID-DJI