KampungBerita.id
Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Pencaplokan Tanah di Kalijudan, Komisi A Tengarai Ada Campur Tangan Mafia Tanah

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna memimpin hearing pengaduan warga terkait pencaplokan tanah di Kalijudan.@KBID-2022.

KAMPUNGBERITA.ID-Komisi A DPRD Kota Surabaya menengarai keberadaan mafia tanah masih bergentayangan di Surabaya.

Terbukti saat hearing terkait pengaduan pencaplokan tanah warga di wilayah Kalijudan oleh PT Babatan Kusuma Jaya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, mafia tanah tidak boleh berkuasa di Surabaya. Terlebih pencaplokan tanah yang diduga dilakukan oleh PT Babatan Kusuma Jaya menyalahi aturan sehingga merugikan masyarakat.

“Jadi kita menyoroti dari segi hukumnya. Saya hanya meluruskan apa yang harus diluruskan. Sekarang PT Babatan Kusuma Jaya ini mencaplok tanah tersebut atas dasar pembelian, sedangkan pemilik tanah tidak pernah merasa menjual tanah miliknya itu, ” ungkap dia.

Karena itu, Ayu meras curiga terkait jual beli tanah yang mencantumkan tujuh orang sebagai penjual seolah-olah pemilik tanah. Sedang ketika dikonfirmasi dalam rapat hearing, mereka mengaku bukan pemilik tanah. Kejadian ini seakan menguatkan kecurigaannya atas kehadiran mafia tanah di Surabaya.

“Kita tanya pada tujuh orang yang dicatut sebagai penjual secara diam-diam, tapi mereka tidak merasa punya tanah tersebut. Dari alurnya yang seperti itu sudah salah dan itu masuk unsur pidana. Jangan-jangan ini rekayasa mafia tanah dan tadi juga sudah saya sindir, apa sih yang tidak bisa oleh mafia ketika uang berbicara,”ungkap dia.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, jika pemilik tanah yang dicaplok oleh PT Babatan Kusuma telah meninggal dunia. Namun dalam aturan hukum tanah tersebut telah berpindah tangan pada anak atau ahli warisnya.

“Jadi seperti itu ya, si pemilik tanah memang sudah tidak ada tetapi ada anak atau ahli warisnya. Ketika kami konfirmasi apakah pernah melakukan jual beli atas tanah tersebut mereka mengaku tidak pernah merasa menjual tanah warisan tersebut. Jadi jelas ini ada permainan mafia tanah di Surabaya dan itu tidak bisa kita biarkan”, tegas Ayu.

Untuk itu, dia meminta jajaran kelurahan untuk mengentaskan permasalahan tanah di Kalijudan tersebut melalui berbagai bukti. Ayu menandaskan, Komisi A akan mengawal kasus ini dengan caranya, yakni melibatkan seluruh unsur yang terkait.

“Saya minta untuk waktu 3 x 24 jam bagi lurah menemukan bukti-bukti termasuk membuka buku kretek (letter C) guna mencari tahu kepemilikan. Lalu saya akan ke BPN jika masih tidak ada jalan keluar saya akan sidak ke lapangan. Dan ada kemungkinan nanti akan kita laporkan ke Satgas Mafia Tanah”, pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Geger Mayat Mengambang di Sungai Singogalih Sidoarjo

RedaksiKBID

Operasi Pekat Semeru 2019, Polresta Sidoarjo Ungkap 451 Kasus

RedaksiKBID

Gedung Baru segera Ditempati, DPRD Surabaya Undang Forkopimda untuk Bersilaturahmi

RedaksiKBID