KAMPUNGBERITA.ID-Dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius, jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Di tengah meningkatnya mobilitas warga, ancaman kriminalitas digital, hingga persoalan klasik seperti parkir liar dan keamanan jalan raya, DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya mulai memperkuat koordinasi strategis guna menjaga kondusivitas Kota Surabaya.
Komitmen itu terlihat dalam pertemuan antara Pimpinan DPRD Kota Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Kamis (21/5/2026). Pertemuan ini merupakan upaya menyatukan arah kebijakan antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum menghadapi sejumlah persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Dalam pertemuan tertutup itu, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah perlindungan anak di tengah derasnya arus digitalisasi. DPRD Surabaya menilai perkembangan teknologi membawa dampak ganda. Di satu sisi membuka akses informasi dan pendidikan, namun di sisi lain menghadirkan ancaman baru berupa kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang sulit terkontrol.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan, bahwa perlindungan generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dinilai perlu membangun sistem pengawasan dan edukasi yang lebih kuat agar anak-anak Surabaya tidak menjadi korban perkembangan zaman.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar dia usai pertemuan dengan jajaran Polrestabes Kota Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Selain isu perlindungan anak, pembahasan juga mengarah pada meningkatnya keresahan masyarakat terkait keamanan jalan raya. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut di sejumlah titik kota dinilai mulai mengganggu kenyamanan publik.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah maraknya juru parkir liar yang diduga tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membuka celah praktik pungutan liar di lapangan. DPRD dan Polrestabes Surabaya sepakat bahwa persoalan tersebut membutuhkan langkah teknis yang lebih tegas dan terukur.
Sementara
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan memastikan pihaknya siap mendukung langkah penertiban secara menyeluruh. Kepolisian bersama pemerintah kota disebut akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran serta menyiapkan pola pengawasan yang lebih intensif. “Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,”pungkas dia.KBID-BE