
KAMPUNGBERITA.ID-Lokalisasi Dolly yang telah lama ditutup oleh Pemkot Surabaya, kembali menjadi sorotan. Diduga masih ada praktik prostitusi secara terselubung atau sembunyi-sembunyi di eks lokalisasi tersebut.
Terbukti saat Polrestabes Surabaya melakukan patroli, Sabtu (15/11/2025) pukul 01.00 WIB di salah satu kamar, aparat menemukan dua perempuan yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta dua laki-laki yang diduga berperan sebagai mucikari.
Munculnya kembali prostitusi di Dolly dan Moroseneng ini apakah pengawasan dari kelurahan maupun kecamatan setempat mulai melemah?
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan munculnya kembali praktik prostitusi di Surabaya.
“Ya ini sangat disayangkan. Satu prestasi sudah dilakukan pada 2014, ketika Wali Kota Tri Rismaharini melakukan penutupan lokalisasi tersebut. Ini menjadi satu tonggak sejarah di mana lokalisasi terbesar di Asia Tenggara berhasil ditutup. Ini kan sebuah prestasi besar,” ujar dia dikutip Kamis (20/11/2025).
Anehnya, tiba-tiba prostitusi tersebut muncul lagi, walaupun dengan tipikal atau model yang lain. Menurut Rio, ini harus dikaji dan harus dilakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tidak semakin besar dan membuat citra Kota Surabaya tercoreng.
Dia berharap aparat di kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di wilayah – wilayah tersebut hendaknya bergandengan tangan melakukan terobosan-terobosan pencegahan agar hal ini tidak terjadi lagi.
“Sayang, sebuah prestasi yang sudah ditoreh susah payah, tapi sekarang muncul lagi. Jangan sampai kita seperti menjilat ludah sendiri. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kita berharap Surabaya bebas dari prostitusi seperti itu,” tandas dia.
Apa Komisi A ada rencana memanggil lurah atau camat untuk koordinasi? Politisi PSI ini menyebut ke depannya pasti ada. “Kita akan coba memanggil semua pihak terkait untuk koordinasi agar bagaimana kita bisa memitigasi situasi yang terjadi seperti itu. Baik camat, lurah, RT, RW, Satpol PP dan mungkin juga Bakesbangpol akan kita panggil untuk koordinasi,”ungkap dia.
Lebih jauh, Rio menambahkan, untuk membebaskan Surabaya dari hal-hal seperti itu (praktik prostitusi terselubung) memang tidak bisa dilakukan satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Semua OPD harus kerja bersama- sama. “Komisi A akan membantu apa yang menjadi visi misi Wali Kota, Mas Eri Cahyadi yang sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayo, camat, lurah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa membebaskan Surabaya dari prostitusi,”pungkas dia. KBID-PAR-BE

