KAMPUNGBERITA.ID-Pemkot Surabaya memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah tekanan fiskal. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi program yang tidak boleh dihentikan dalam RAPBD 2027.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (28/9/2026). “Saya sampaikan kepada warga, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rutilahu, itu harus tetap berjalan,”tegas Eri Cahyadi.
Dia mengakui kemampuan APBD terbatas, sehingga Pemkot harus menentukan skala prioritas. Dia mencontohkan kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni mencapai sekitar Rp 600 miliar jika ingin dituntaskan seluruhnya.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka dari itu kita harus bisa menentukan prioritas,”kata dia.
Penajaman juga dilakukan pada bantuan sosial. Pemkot Surabaya akan memprioritaskan warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya.
Kebijakan serupa diterapkan di bidang pendidikan. Pemkot Surabaya akan memprioritaskan peserta didik yang tinggal di wilayah Surabaya.”Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,”tegas Eri Cahyadi.
Lebih jauh, dia menyebut efisiensi juga dilakukan pada belanja kendaraan dinas. Kendaraan berbahan bakar minyak akan dikurangi. Pada 2027, kepala dinas hanya menggunakan mobil listrik.”Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” jelas dia seraya menambahkan kendaraan operasional tetap disediakan untuk Satpol PP dan kegiatan infrastruktur.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai menyebut RAPBD 2027 diproyeksikan Rp12,8 triliun. Pembahasan akan berlangsung 9 Oktober hingga 9 November 2026. “Pembahasannya akan panjang, sebulan. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” jelas Bahtiyar.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut DPRD Kota Surabaya mendukung program pro-rakyat. Untuk RTLH, Pemkot Surabaya sudah menangani 3.000 unit dan ditambah 2.000 unit dari Kementerian Perumahan.”Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan. Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” pungkas dia.KBID-BE