KAMPUNGBERITA.ID-PT Terminal Teluk Lamong (TTL) menyatakan komitmennya membuka ruang komunikasi partisipatif dan inklusif untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya nelayan di wilayah operasional perusahaan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (17/7/2026).
Komitmen tersebut mengemuka setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Surabaya Barat menyampaikan aspirasi terkait representasi nelayan dalam kepengurusan Perkumpulan Komunikasi Masyarakat (Perkom).
Koordinator Wilayah HNSI Surabaya Barat, Machfud, menegaskan HNSI tidak mempersoalkan keberadaan maupun pengembangan kawasan strategis Terminal Teluk Lamong. Pihaknya mendukung pembangunan berorientasi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Terima kasih kepada PT Terminal Teluk Lamong yang sudah memenuhi kewajiban dan memperhatikan masyarakat ring 1. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana aspirasi nelayan dapat tersampaikan secara utuh dan tidak terwakili dalam kepengurusan Perkom,” ujar Machfud.
Lebih jauh, dia menyatakan, bahwa pembangunan harus dibarengi mekanisme komunikasi terbuka yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat terdampak.
Sementara Ketua Perkom Syaichu menjelaskan organisasi tersebut dibentuk sejak awal pendirian TTL sebagai amanat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL). Perkom telah berbadan hukum melalui akta notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM, serta melibatkan unsur masyarakat termasuk HNSI dan LPMK. “Sebagai pengurus masyarakat kami memiliki beban moral menyalurkan program CSR dan informasi dari TTL. Kami rutin koordinasi dengan pihak terkait, serta punya agenda bulanan dan tahunan untuk evaluasi yang sedang berjalan dan usulan program pada tahun berikutnya,” kata Syaichu.
Menanggapi ini, Ketua DPRD Kota, Surabaya Syaifuddin Zuhri yang menerima pengaduan ini bersama Komisi C menyoroti dua persoalan yang dinilai bisa merugikan nelayan. Pertama, dualisme kepengurusan HNSI versi Bali dan versi Jawa Barat. Kedua, rendahnya distribusi tenaga kerja warga ring 1 ke Pelabuhan Teluk Lamong.
Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri menyebut, jika ego sektoral HNSI dua versi dibiarkan, kerangka perhatian pada nelayan justru terabaikan. “Jangan sampai hal tersebut jadi dilema. Kerangka berpikir untuk perhatian pada nelayan ini justru akan terabaikan akibat egosentris HNSI dua versi itu,”ungkap dia.
Terkait Teluk Lamong, dia menegaskan pelabuhan tidak bermasalah. Justru keberadaannya didukung masyarakat dan nelayan di tujuh kelurahan ring 1. Masalah yang muncul, kata dia, lebih pada miskomunikasi dengan Perkom.
Menurut dia, Perkom memang legal secara aturan, tetapi jangan mengabaikan makna. Fungsi utama Perkom adalah menjadi jembatan antara masyarakat dan PT Teluk Lamong. Karena itu, saat ada peralihan kepemimpinan di tingkat RT, RW, hingga LPMK, Perkom harus aktif berkoordinasi. “Di situlah ruangnya mereka untuk melakukan komunikasi apa yang sesungguhnya diinginkan warga, apa yang sudah didistribusikan Teluk Lamong,”ungkap dia.
Kaji Ipuk juga mengkritisi penyerapan tenaga kerja. Warga sekitar menginginkan pekerjaan layak di Teluk Lamong, namun distribusinya belum merata. Untuk itu, politisi PDI-P yang punya hobi touring ini mendorong ada pendataan agar Perkom bisa menetapkan skala prioritas. “Seharusnya Perkom mengutamakan keluarga atau kelompok nelayan yang hasil tangkapnya sudah berkurang untuk mendapatkan penghasilan ekonomi, selain program-program lain. Masyarakat sekelilingnya mungkin 50 persen untuk umum, 50 persen prioritas bagi kelompok nelayan,” tegas dia.
Dengan skema itu, lanjut dia, Perkom diharapkan benar-benar menjadi “keran sambungan” komunikasi kepentingan warga dan Teluk Lamong, bukan sekadar pengelola aturan. KBID-BE