KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Soal Pelepasan Tanah Surat Ijo di Surabaya Semua Bergantung kepada Wali Kota

Komisi A DPRD Surabaya saat dengar pendapat bersama para pemegang tanah surat ijo.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Persoalan antara Pemkot dengan warga pemegang surat ijo sampai saat ini masih alot belum juga ada penyelesaian. Bahkan anggota dewan periode sebelumnya sempat membentuk panitia khusus (Pansus) soal surat ijo, namun masalah tersebut belum juga kelar.

Kini Komisi A DPRD Surabaya kembali menggelar maslah tanah surat ijo dengan para pemegang tanah Surat Ijo. Mereka menilai, persoalan surat ijo di Bandung, DKI Jakarta dan Makasar bisa selesai, karena menurut ia ada kehendak dari kepala daerah (Goodwill) untuk menuntaskan tanah yang dikuasainya untuk kepentingan warga kotanya.

“Disini saya menggoodwill pada pemerintah kota, berilah hadiah rakyat kota untuk melepas surat ijo seperti wali kota makasar, bandung, dan dki jakarta juga melepas apa susahnya,” ujar Penasehat Hapus Pejuang Surat Ijo M Farid, Senin (28/10).

Dia berharap, ada kehendak dari kepala daerah (Goodwill) untuk menuntaskan tanah yang dikuasainya untuk kepentingan warga kotanya.

“Disini saya berharap pada pemerintah kota, berilah hadiah rakyat kota untuk melepas surat ijo seperti wali kota Makasar, Bandung, dan DKI Jakarta juga melepas apa susahnya,” ujar M Farid.

Untuk itu, kata M Farid, seharusnya wali kota bisa menyelesaikan hal itu. Sebab, kata dia, sampai sekarang persoalan tersebut belum karena tidak ada kemauan dari pemerintah kota maupun wali kota untuk melepas.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, pada prinsipnya DPRD Surabaya bukan pengambil keputusan, tapi tetap pemilik surat ijo adalah warga kota surabaya.

“Kami berusaha menghantarkan keinginan dan hak mereka (warga) sebetulnya untuk memiliki surat yang betul betul harus dilimpahkan ke mereka kembali,” ujar Pertiwi Ayu Krishna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, pada saat hearing sudah disampaiakan persoalan ini sudah sesuai dengan ketentuan perda.

“Seperti aturan Perda no 16 tahun 2014, dan aturan perda no 32 tahun 2013 ya sudah itu,” singkatnya. ditemui usai hearing. KBID-DJI

Related posts

Kasubag Keuangan PD-RPH Kota Malang Ditahan Kejaksaan

RedaksiKBID

Penilaian KPI, Josiah Michael Aleg Terbaik 2021

RedaksiKBID

Jembatan Widang Ambrol, Tiga Truk Tercebur, Dua Orang Tewas

RedaksiKBID