KAMPUNGBERITA.ID-Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Surabaya dengan sistem zonasi, ternyata masih menyimpan banyak masalah. Hal ini tergambar dari pengakuan Warsito, warga Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut.
“Warga Wonorejo banyak mengeluhkan soal PPDB yang masih memakai sistem zonasi. Tempat sekolah yang dituju (SMPN) cukup jauh, sehingga warga di Wonorejo selalu kalah bersaing dengan anak-anak yang dekat sekolah. Padahal, anak Wonorejo juga banyak yang pintar-pintar,”curhat dia, Rabu (8/6/2022).
Dia menegaskan, kejadian seperti ini terjadi setiap tahun. Sehingga dirinya selaku orang tua sangat prihatin. Sebab, PPDB dengan sistem zonasi ini menjadikan anak-anak Wonorejo kesulitan masuk SMPN lantaran lokasinya cukup jauh. Jika toh ikut mendaftar pasti kalah bersaing dengan anak-anak yang lokasinya dekat sekolah.
Warsito yang juga ketua RT-08/RW-08 Wonorejo ini tahu betul jika perkembangan penduduk cukup pesat. Seharusnya Pemkot Surabaya menunjang dengan sarana prasarana sekolah lebih banyak lagi, khususnya untuk SMPN.Jangan hanya ngumpul di wilayah tertentu saja, harus ada pemerataan.
Gegara sistem zonasi ini, lanjut dia, bahkan sampai ada orang tua rela mengurus surat pindah anaknya untuk lebih dekat dengan sekolah. Harapannya, bisa masuk SMPN yang dituju.”Kami mohon keluhan warga Wonorejo ini bisa didengar dan diperhatikan Pemkot Surabaya,” tandas dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan, di Kelurahan Wonorejo ini ada lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) seluas 6,2 hektare. Dengan adanya lahan kosong tersebut, warga berharap Pemkot Surabaya membangun sekolah baru, khususnya SMPN. Ini agar warga bisa menikmati sekolah negeri.
“Ya, keluhan seperti ini setiap tahun kita sampaikan. Bahkan, sampai diunggah ke medsos agar ada perhatian dari pemkot, ” pungkas Warsito yang juga Sekretaris Komite SDN Wonorejo 274 ini.
Keluhan serupa juga disampaikan warga Kelurahan Pacarkembang, Anita.”Saya sudah mendaftarkan anak saya di SDN Pacarkembang 1 yang jaraknya sekitar 200 meter. Tapi NIK anak saya dinyatakan tidak ditemukan dalam database Dispendukcapil. Ini kan membingungkan saya. Makanya, saya datang ke Kecamatan Tambaksari,”keluh dia.
Camat Tambaksari, Rini Savriani mengatakan, dalam proses PPDB ini pihaknya sangat terbuka untuk membantu keluhan warga. “Silakan datang ke pelayanan publik kami, sampaikan keluhannya pada petugas kami. Kita akan bantu sampai tuntas,”terang dia.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Juli Purnomo menjelaskan, apa yang dikeluhkan warga terkait tahapan PPDB, sudah diprediksi sebelumnya.
Menurut dia, sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan unsur lainnya kurang maksimal.
“Bisa juga warga kurang persiapan. Karena sebenarnya ada pra tahapan PPDB yang diperuntukkan untuk warga sebagai sarana latihan sebelum melakukan pendaftaran,”pungkas dia. KBID-BE