KAMPUNGBERITA.ID-Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Ini karena Dishub belum mampu merealisasikan target maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU).
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar mengatakan, selama 12 tahun dirinya bertugas di Komisi C, capaian realisasi retribusi parkir selalu berada di bawah 60 persen dari target tahunan yang telah ditetapkan bersama oleh Tim Anggaran Pemkot dan dan DPRD Kota Surabaya. “Dari tahun ke tahun bagaimanapun posisinya, kinerja Dinas Perhubungan ini minimal bisa mencapai 80 sampai 90 persen dari target. Namun selama ini, 60 persen saja belum pernah tercapai,” ujar Sukadar, Kamis (13/8/2026).
Mengenai terobosan digitalisasi seperti penggunaan metode QRIS maupun voucher pembayaran yang baru diterapkan Pemkot Surabaya, politisi senior PDIP ini menilai hasilnya masih perlu ditunggu dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam menekan angka kebocoran pendapatan.
Sebagai solusi, lanjut dia, DPRD Kota Surabaya mendorong Dishub Surabaya untuk mengadopsi sistem pengelolaan parkir digital yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Menurut dia, Kota Malang berhasil memanfaatkan aplikasi khusus yang menghubungkan langsung pelaporan dari juru parkir (jukir) ke Dishub secara real-time. ”Di Kota Malang, jukir melapor langsung melalui aplikasi dari jam ke jam, bahkan detik ke detik. Jadi pendapatan di ribuan titik parkir bisa terpantau secara real-time. Kalau ada potensi kebocoran atau capaian tidak sesuai target, evaluasinya bisa langsung dilakukan hari itu juga tanpa perlu menunggu bulan depan,” jelas dia.
Selain mempermudah pengawasan, sistem tersebut juga memberikan insentif atau reward bulanan bagi para jukir yang berhasil melampaui target setoran bulanan. Hal ini dinilai mampu menumbuhkan rasa bangga serta motivasi kerja bagi para petugas di lapangan.
Sukadar menambahkan, pihak Komisi C telah mendiskusikan hasil kunjungan kerja dan temuan dari Kota Malang ini bersama jajaran Dishub Kota Surabaya. Diharapkan, skema pelaporan digital dan penyesuaian target berbasis kajian realistis ini dapat segera diterapkan guna mengoptimalkan potensi PAD sektor parkir di Surabaya. KBID-BE