KAMPUNGBERITA.ID-DPP Partai Amanat Nasional (PAN) telah menerima masukan dari DPD dan DPW PAN di daerah terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia mengatakan,
nama-nama yang diusulkan itu bakal dibahas dalam rakernas PAN pada Agustus 2022 dan diusulkan kepada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk PAN bersama Partai Golkar dan PPP.
Menurut Eddy, nama-nama yang akan dipilih oleh kader daerah adalah sosok yang sudah biasa beredar dalam survei.
Mulai dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kita tahu per hari ini nama-nama beredar di survei, itu nama-nama yang patut diperjuangkan internal kita. Ini juga tak luput dari nama hasil rakerda, rakerwil yang akan keluar dan diputuskan di rakernas. Sepertinya tak mungkin ada nama ujug-ujug datang,” kata Eddy, Selasa (14/6/2022).
“Nama TNI/Polri kita terbuka. Kalau misal kita dengar rakerda sekarang di Jabar, kita tidak heran di sana suara kan dominan Pak Ridwan Kamil. Di Jatim nama sering keluar Bu Khofifah. DKI Pak Anies. Lampung Pak Erick Thohir. Jadi sesuai kearifan lokal. Pak Ganjar di Jateng,” tambah dia.
Eddy mengingatkan, PAN telah menandatangi nota kesepahaman terkait koalisi dengan PPP dan Golkar. Mereka sudah menyepakati mekanisme pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres.
Karena itu, Eddy meyakini KIB tak akan kesulitan dalam mengambil keputusan terkait Pilpres 2024 karena sudah berkomitmen dan berdiskusi sebelum menentukan nama.
“Hari ini semua partai punya aspirasi, kebanggaan kalau kader internalnya maju di pilpres. Tapi kita juga sadar saat kita berhadapan dalam kontestasi pilpres kita realistis. Karena targetnya menang. KIB sepakat dengan pemikiran ini,” kata Eddy
Jadi, lanjut dia, nama yang ada akan dibahas bersama-sama. “Syukur-syukur kandidatnya sama. Tapi kalau enggak kita diskusi, argumentasi. Karena koalisi kita berbasis kolektif kolegial. Tidak ada dominan, pimpinan. Semua dibahas antar ketum,” pungkas dia. KBID- ANT/BE