KAMPUNGBERITA.ID-Sebelum Raperda tentang Hunian yang Layak masuk pada teknis, yakni membahas pasal per pasal, Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat koordinasi dengan elemen masyarakat dan OPD terkait, Kamis di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Surabaya (10/7/2025).
Ketua Pansus Raperda Hunian yang Layak, Muhammad Saifuddin menyampaikan, rakor ini adalah sebagai tindak lanjut dari pansus setelah melakukan studi banding tentang perumahan layak huni ke Jakarta, Semarang, dan Kabupaten Kendal.
“Kali ini kami mengundang banyak pihak, termasuk pengembang seperti REI Jatim dan Apersi Jatim. Terpenting, kami menanyakan dari pengembang (pihak swasta) untuk bisa terlibat dalam pembangunan hunian yang layak. Karena apa? Karena di dalam RPJMD 2025-2029 tidak ada anggaran dari APBD Surabaya untuk pembangunan rusunawa. Sehingga kami melibatkan banyak pihak untuk bisa berkontribusi penuh,”ujar dia.
Bang Udin, sapaan Muhammad Saifuddin menyampaikan, para pengembang banyak memberikan masukan-masukan, terkait regulasi agar tidak dipersulit dan sebagainya. Sehingga rapat koordinasi ini sangat penting untuk kemudian dijadikan rekomendasi guna dimasukkan dalam Raperda tentang Hunian yang Layak.
Dengan melibatkan pengusaha swasta apa masih mengejar profit (keuntungan), Bang Udin menegaskan, kalau melibatkan swasta pasti berbicara tentang profit. Hanya saja, dia berharap bagaimana profit itu tidak terlalu memberatkan calon penghuninya.
Yang jelas, Pansus banyak menerima masukan dari pengembang, termasuk dari PT Yekape. Bahkan, calon BUMD ini siap berkontribusi dan bekerjasama dengan catatan ada regulasi yang jelas.
“Payung hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda) itu sendiri. Sehingga tidak ada tabrakan dan tak ada persoalan di kemudian hari. Pengembang swasta ini kan tidak ingin ribet. Artinya, bagaimana kemudian dia masuk tanpa ada persoalan hukum di kemudian hari,”tandas dia
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa di Surabaya ini sudah tidak memungkinkan membangun rumah tapak (horisontal), maka kemudian harus dilakukan pembangunan rumah secara vertikal. Solusinya adalah Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
“Kami tadi juga minta PT Yekape, tapi dia sudah membangun rusunami. Hanya saja, peminatnya masih sedikit. Karena itu, harga yang dipatok jangan terlalu tinggi dan harus disesuaikan dengan kemampuan warga di Surabaya,” tandas dia.
Soal antrean yang ingin masuk ke rusunawa cukup panjang, Bang Udin menyebut ada yang bilang antreannya sampai 14.000 orang, kemudian turun menjadi 9.000, dan turun lagi menjadi 7.000. Menurut dia, ini kan masih angka-angka yang tidak jelas.Lepas dari persoalan angka-angka tersebut, bagaimana Pemkot Surabaya bisa membangun rumah hunian yang layak (vertikal) dengan tidak terlalu membebani masyarakat dan APBD. Sehingga orang yang sudah tinggal di rusunawa itu bisa kembali ke rusunami. Ini yang harus dilakukan.
“Jadi, gongnya adalah bagaimana Raperda Hunian yang Layak ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai Perda ini disahkan tapi tidak berfungsi. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Perdanya ada, rumah huniannya ada, kebermanfaatannya untuk rakyat juga ada. Ini gong besarnya nanti, “ungkap dia.
Bang Udin menambahkan, DPRKPP sudah menyampaikan untuk rusunami sudah fix. Dari sembilan lokasi yang direncanakan akan dibangun di dua lokasi, yakni di Kelurahan Tambak Wedi dan Sememi. “Ini sudah fix tinggal bagaimana nanti mendesain raperda ini untuk kebermanfaatan masyarakat. Jadi, raperda ini tidak hanya membangun hunian yang layak, tapi juga membangun lingkungannya, “pungkas dia.
Dirut PT Yekape, Hermien Rosita ketika dikonfirmasi pansus yang menggagas konsep hunian vertikal sekian lantai dan di bawahnya ada pasar semi modern mengaku, baru mendengar. Tapi sebenarnya konsep seperti itu bisa dilakukan di Surabaya, mengingat sekarang modelnya memang seperti itu.
“Ya bisa saja. Misalnya, lantai 1,2 dan 3 untuk pasar, sedangkan atasnya adalah hunian. Sebetulnya Pasar Tambahrejo sudah seperti itu,”jelas dia.
Hermien menambahkan, untuk membangun hunian yang layak dengan harga sewa rendah di rusunawa, pasti ada perhitungan kalkulasi aspek ekonomi. Lokasi yang potensial ya di Keputran dan itu bisa dijadikan proyek percontohan pertama.
“Yang jelas, kalau ini program pemerintah ya kita akan mengikuti. Tentu ada perhitungan, bagaimanapun pengembang kan harus ada untung.Tapi ya itu pasti ada subsidi silang,” imbuh dia.
Sementara menyikapi harapan Pansus Hunian yang Layak agar PD Pasar Surya melakukan revitalisasi asetnya menjadi rusunami yang di bawahnya difungsikan sebagai pasar semi modern, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo mengatakan, bahwa yang perlu diperhatikan adalah habit atau kebiasaan pedagang. Karena kebutuhan di Jakarta itu kan sangat besar, sehingga semua toko atau warung itu bisa laku.
“Kalau kita langsung terapkan itu di Surabaya bisa saja, tapi butuh waktu. Karena habit pedagang yang harus diubah. Jadi dari pedagang tradisional seperti itu tiba-tiba menjadi pedagang semi modern,”ungkap dia.
Lebih lanjut Agus mengatakan, terkait dengan sewa, ketika dibangun dan ada investasi cukup besar, kemudian diiringi dengan menaikkan investasi kios, bisa jadi pedagang keberatan. Sehingga ini butuh sosialisasi yang maksimal.
“Kami revitalisasi beberapa pasar ya buntutnya harus sosialisasi, sosialisasi, sosialisasi,” tandas dia.
Lebih lanjut Agus Priyo menjelaskan, yang pasti habit-habit seperti itu, jangan sampai ketika para investor sudah banyak berinvestasi, tapi akhirnya tidak balik modal, kasihan.
“Kemudian adalah sistemnya nanti. Kalau di Jakarta kita tahu di pelosok pun pasti akan dicari. Mau bangun apapun namanya itu pasti akan dicari. “Kalau di Surabaya apakah sudah seperti itu atau belum? Karena itu akan berdampak signifikan terhadap laku tidaknya bangunan tersebut,” terang dia.
Kalau misalkan di Jakarta pakai sistem sewa, jual-beli atau sertifikat, pasti akan oke-oke saja, karena memang butuh tempat tinggal. Apakah di Surabaya seperti itu?
Agus Priyo menyebut untuk mendukung program tersebut, kata dia, PD Pasar sudah siapkan di beberapa tempat. Di tengah kota ada Pasar Blauran lokasinya sangat strategis dan bisa dibangun hunian vertikal. “Nanti akan kita sampaikan ke Bagian Perekonomian, itu (Pasar Blauran) di tengah kota dengan luasan cukup untuk vertikal,”beber dia.
Hanya saja, diakui Agus, nanti yang tinggal di situ sistemnya beli atau sewa. Kalau sewa, sewanya biasanya 20 tahun. Yang beli nantinya juragan-juragan yang kemudian akan disewakan lagi, ribet lagi. Itu yang kami hadapi di PD Pasar,” terang dia.
Agus juga mempertanyakan, dengan sewa yang dikira-kira sebesar Rp 2 juta per bulan di Rusunami, apakah warga mampu? “Sedangkan mereka tinggal saat ini cukup sewa Rp 300 ribu sampai Rp 4000 ribu. Satu keluarga ada enam anak,”ungkap dia.
Namun Agus kembali menegaskan PD Pasar Surya siap mengelola pasar. “Kami bisa mengakselerasi, menyikapi itu. Hanya saja jangan sampai nanti investornya tidak balik modal, kasihan,” pungkas dia. KBID-BE