KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Wali Kota Surabaya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026. Penetapan ini bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025)
Dengan semangat kepahlawanan Arek-Arek Suroboyo, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mereka secara aklamasi tanpa membacakan naskah pandangan fraksi. Meski demikian, sidang sempat diwarnai interupsi dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Hj. Luthfiyah yang menyorot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum dioptimalkan oleh Pemkot Surabaya. “Kami hanya mengingatkan bahwa potensi pendapatan Kota Surabaya ini masih banyak, seperti di Hi-Tec Mall, Kenjeran, dan lain sebagainya. Mari kita optimalkan agar Surabaya semakin maju dan tidak memiliki utang,”ujar Luthfiyah.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti soal izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebutnya sempat ditunda, padahal memiliki potensi besar dalam menambah pendapatan kota. Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, terutama warga lanjut usia yang ingin memanfaatkan rumah kosongnya untuk usaha kos.“PBG ini jangan dipending, karena ini adalah bisnis masyarakat dan sumber pendapatan bagi kota,” tegas dia.
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa orientasi Pemkot Surabaya bukan hanya mengejar pendapatan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif dan mengurangi pengangguran.
Eri Cahyadi mencontohkan pemanfaatan Hi-Tec Mall yang kini digunakan sebagai ruang kerja bagi anak muda Surabaya. “Kami tidak berpikir Hi-Tec Mall sebagai sumber PAD, tapi sebagai tempat menggerakkan kreativitas anak muda. Kami berikan kesempatan, bahkan dalam enam bulan sampai satu tahun kami gratiskan,” jelas dia.
Meski demikian, Eri Cahyadi menegaskan, bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi aset-aset kota yang transparan dan terbuka untuk masyarakat. “Kami akan membuka data aset agar publik tahu mana yang bisa dimanfaatkan untuk disewa atau dikelola. Dengan begitu, PAD meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,”tegas dia.
Terkait usulan anggota dewan mengenai pokok-pokok pikiran (Pokir), Eri Cahyadi menyampaikan , bahwa seluruh Pokir harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya serta skala prioritas pembangunan. “Pokir yang ditetapkan melalui paripurna akan kami masukkan ke dalam anggaran setelah disesuaikan dengan prioritas kota,”ungkap dia.
Sementara
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan APBD 2026. Dia menilai seluruh tahapan berjalan lancar sesuai jadwal. “Rangkaian pembahasan berlangsung baik dan sesuai timeline penetapan APBD 2026. Kami percaya program-program yang disusun akan terserap maksimal untuk kepentingan warga,”tegas dia.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas kerja sama yang solid. “Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” tegas dia.
Selanjutnya, Raperda APBD 2026 yang telah disepakati akan disampaikan kepada Pemprov Jatim untuk dievaluasi sebelum resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Eri Cahyadi berharap, APBD 2026 dapat menjadi instrumen nyata untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Surabaya. “Semoga apa yang kita tetapkan hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua,” pungkas dia. KBID-BE