KAMPUNGBERITA.ID.
Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya pada 2026 mengalami penurunan. Pada rapat koordinasi pembahasan RAPBD 2026 di ruang Komisi B, Kamis (23/10/2025), total anggaran DPKP sebesar Rp 150.685.821.314 atau turun Rp 23 miliar jika dibanding tahun 2025 yakni sebesar Rp 173.654.225.400.
Menanggapi ini, anggota Komisi B, Yuga Pratisabda Widyawasta menyebut untuk anggaran DPKP memang ada pengurangan sebesar Rp 23 miliar. Tapi harus diingat komponen paling besar itu memang ada pada petugas pemadam kebakaran yang posisinya honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Mereka sekarang ini bebannya tidak lagi di DPKP, tapi ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM). Sehingga memang ada pengurangan besar di sana,” ujar dia.
Meski mengalami penurunan anggaran, menurut Yuga, sapaan
Yuga Pratisabda Widyawasta, perlengkapan petugas pemadam kebakaran harus diperhatikan. Bahkan, dia sangat berterima kasih kepada kontribusi petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang membantu evakuasi korban bangunan ambruk Ponpes Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, akhir September lalu. “Ini kalau enggak ada petugas damkar Surabaya yang kerja luar biasa, bisa dibayangkan seperti gimana kemarin itu. Unit Heavy Duty Rescue (HDR) dikerahkan dengan sederet peralatan canggih, termasuk first camera untuk mendeteksi korban di bawah reruntuhan gedung atau bangunan,” ungkap dia.
Yuga menegaskan, jika Surabaya menjadi jangkarnya Provinsi Jatim. Sebab mereka (Pemprov Jatim) enggak punya peralatan seperti itu, yang punya Surabaya.
Bahkan, lanjut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, kota-kota lain yang membutuhkan akhirnya meminta bantuan ke Surabaya dan Surabaya siap sedia.
Untuk itu, Yuga berharap agar anggaran DPKP pengurangannya jangan terlalu banyak. Kalau perlu diupgrade , mengingat Kota Surabaya ini menjadi jangkarnya area Gerbangkertosusila yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. “Jadi kalau ada apa-apa petugas damkar kita bisa maksimal membantu,” tegas dia.
Lebih jauh, Yuga yang juga Sekretaris Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan aspirasi dari petugas operasional di lapangan, bahwa mereka minta backup cadangan seragam. Mengingat setiap usai bertugas di lapangan, seragam petugas pemadam kebakaran ini kan basah semua. Ketika mereka kembali ke pos (kantor), tiba-tiba alarm sudah bunyi lagi dan mereka akan melakukan tindakan lain, selain petugas pemadam kebakaran. Misalnya, melakukan evakuasi dan lain sebagainya. “Jadi mereka harus punya seragam cadangan,”tutur dia.
Karena itu, dalam rapat koordinasi pembahasan RAPBD 2026, Yuga memberikan masukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan, Laksita Rini Sevriani agar memperhatikan itu, terutama perlengkapan petugas di lapangan.
Soal adanya usulan dari anggota Komisi B yang lain agar DPKP mencari hibah atau mencari mobil damkar bekas? Yuga mengaku kurang sependapat. Karena menurut dia mobil bekas itu berisiko. “Jadi mohon maaf bukan bermaksud mengkerdilkan barang bekas, tapi ayolah damkar ini sudah bagus. Saya harap upgrade-nya juga yang paling bagus. Ya, kembali lagi, Surabaya ini jangkarnya kota-kota di Jatim. Jangan sampai kita menggunakan (mobil damkar bekas). Nanti okelah dinilai masih laik jalan dan lain-lain. Tapi waktu di lapangan, penggunaan barang tersebut akhirnya mengganggu petugas operasional di lapangan, ” beber dia.
“Intinya, kalau menyangkut nyawa dan mitigasi bencana, itu perlengkapannya harus number one. Kalau bisa beli baru, kenapa harus membeli yang bekas,” tambah dia.
Apakah ada penambahan anggaran untuk peralatan? Yuga mengaku untuk anggaran peralatan justru ada penurunan sedikit. Kalau tahun lalu kan ada pengadaan yang namanya busa yang nilainya cukup tinggi. Tapi sekarang ditiadakan karena adanya penambahan armada pemadam kebakaran baru berkapasitas 3000 liter. “Ini cukup bagus untuk memperkuat armada damkar, biar nanti bisa ditempatkan di pos-pos setiap kecamatan, ” tandas dia.
Sementara
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (DPKP) Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani dalam paparannya menyampaikan jika anggaran DPKP 2026 total sebesar Rp 150.685.821.314 atau mengalami penurunan sekitar Rp 23 miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya (2025), yakni Rp 173.654.225.400.
“Untuk realisasi 2025 hingga Oktober sebesar Rp 29.248.001.250 atau kurang lebih 39,88 persen, ” ujar dia.
Sementara untuk pendapatan, jelas Rini, ada dua, yakni retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp 1,9 miliar dan hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp 12,1 juta. Jadi total pendapatan 1.106.973.416. KBID-BE