KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dr. Michael Leksodimulyo, mengungkap adanya kasus kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di Surabaya.
Hal ini terungkap saat Komisi D hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Selasa (20/1/2026,
terkait seorang ibu di kawasan Simo Rukun yang konon ditengarai mengalami gangguan jiwa dan dipisahkan dari anak-anaknya.
Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula dari laporan warga terkait seorang ibu yang dianggap mengalami gangguan jiwa, hingga anak-anaknya harus diamankan oleh RT, RW, kelurahan, dan pemerintah setempat. Anak-anak tersebut bersama ibunya sempat dititipkan di Liponsos Keputih, namun karena sang ibu ingin membawa anak-anaknya kembali pulang, maka akhirnya ditangkaplah kembali dan dipisahkan.
“Sebagai dokter, saya menganalisa ke belakang bahwa yang dialami ibu ini bukan murni sakit jiwa, melainkan dampak dari kemiskinan yang luar biasa (ekstrem) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga anak tersebut dikurung dalam kamar. Tekanan hidupnya luar biasa,” ujar dr. Michael Leksodimulyo.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, bahwa ibu tersebut bahkan sempat kehilangan satu anaknya akibat kondisi hidup yang sangat memprihatinkan. Bayi tersebut meninggal karena tertindih saat tidur diapit kedua orang tuanya yang kelelahan. Ketakutan akan stigma dan tuduhan membuat sang ibu menyimpan jenazah bayinya di dalam akuarium, yang kemudian memicu anggapan masyarakat bahwa ia mengalami gangguan jiwa berat. “Ini yang membuat kami semua jadi syok. Padahal, setelah kami telusuri hingga ke RSJ Menur, ibu ini sudah dinyatakan normal oleh dua dokter. Yang ia perjuangkan sekarang adalah hak asasinya untuk bisa bertemu dan kembali bersama anak-anaknya.
Bahkan, ia sampai mau menjual rumahnya untuk mempersiapkan anak-anak tersebut kembali ke pangkuannya.
Tapi dari DP3APPKB menyatakan bahwa ini tidak bisa terjadi,” tegas dia.
Menurut dr. Michael Leksodimulyo, anak-anak tersebut sudah bertahun-tahun tidak mengenyam pendidikan akibat kemiskinan. Anak tertua berusia sekitar 10 tahun, sementara anak lainnya masih kecil dan anak yang paling kecil itu hiperaktif. Saat ini, ketiga anak tersebut sudah berada dalam perlindungan negara, mendapatkan pendidikan, dan kondisi kehidupannya dinilai jauh lebih baik.
Untuk itu, lanjut dr Michael Leksodimulyo, Komisi D mendorong agar proses reunifikasi ibu dan anak dilakukan secara bertahap dan terukur. Salah satu syarat utama adalah sang ibu harus lulus tes psikologi. Kalau lulus tes, maka ibu ini bisa bertemu anaknya dua minggu sekali. “Kalau perkembangannya baik, frekuensi pertemuan bisa lebih sering lagi. Yang jelas, ia harus menyelesaikan tes psikologinya. Negara wajib melindungi bukan hanya anak-anak, tapi ibu dan anak,” tandas dia.
Selain itu, DPRD Surabaya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyiapkan pekerjaan bagi sang ibu agar mampu menghidupi anak-anaknya. Sang ibu sendiri menyatakan kesiapannya bekerja sebagai penjual pecel demi bisa kembali bersama anak-anaknya.
Dia menegaskan, kasus ini menjadi bukti bahwa kemiskinan ekstrem masih ada di Surabaya, meski selama ini Pemkot Surabaya menyebut sudah tidak ditemukan. “Ini contoh nyata kemiskinan ekstrem. Untuk makan saja harus memulung, apalagi menyekolahkan anak. Bahkan untuk mengantar anak sekolah pun tidak bisa,”ungkap dia.
Michael Leksodimulyo menekankan pentingnya peran RT, RW, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai ujung tombak pelaporan kondisi warga. Jika ada laporan masuk seperti ini, maka penanganan harus melibatkan lintas OPD, mulai dari Dinas Sosial,
DP3APPK, hingga Dinas Pendidikan.
“Sekarang anak-anaknya sudah sekolah dan ditangani DP3APPKB. Tugas kita memastikan ibu ini juga dipulihkan secara mental dan ekonomi agar keluarga ini bisa kembali utuh. Selain itu, ia harus mendapatkan pendidikan sampai SMA,” pungkas dr. Michael. KBID-BE