KAMPUNGBERITA.ID – Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menyikapi salah satu strategi Pemkot Surabaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memperbanyak program rumah padat karya. Menurutnya, program padat karya semestinya tidak hanya sebatas proyek mercusuar yang tidak memiliki pondai yang kokoh. Sehingga dalam pelaksanaanya, tidak tepat sasaran dan tidak mengena bagi masyakat.
Untuk itu, ujar dia, Pemkot Surabaya harus jeli dalam memilih dan memiliah program kerja apa yang akan diberikan kepada masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan. Terutama dalam kaitan dengan mengurangi ketergantuan masyarakat dari bantuan uang tunai yang selama ini diterima secara cuma-cuma.
”Ini harus menjadi perhatian serius, bagaimana pemkot kemudian jeli memberikan apa yang akan dikerjakan masyarakat sebagai pengganti bantuan tunai dan nantinya bisa menghasilkan pendapatan,” katanya.
AH Thony menyampaikan, kunci utama adalah potensi masyarakat harus bisa diverifikasi baik keahlian, kemampuan, dan kecapakannya sehingga padat karya yang diberikan benar-benar pas dan bisa dilakukan.
”Ibaratnya, orang tidak bisa jalan, jangan diberi pekerjaan yang sekiranya membutuhkan mobilitas tinggi dengan berjalan,” kata dia.
Kemudian yang kedua, katanya, adalah mengenai data masyarakat. Ini, ujar AH Thony, harus benar-benar terverfifikasi betul siapa- siapa yang berhak menerima program tersebut. Dia tidak menampik, adanya 19.643 jiwa keluarga miskin (gamis) menolak lowongan kerja di program padat karya lantaran sudah terlalu nyaman dengan model bantuan secara tunai yang selama ini diterima.
Dari jumlah gamis tersebut, Pemkot kata Thony, harusnya bisa memetakan potensi atau minat warga dibidang apa? “Baru Padat Karya itu disiapkan menjawab kebutuhan itu,” kata AH. Thony.
Sehingga bila sukses, legislator Partai Gerindra ini, optimis padat karya bakal jadi motivasi bagi masyarakat di kota Pahlawan, bahkan tidak menutup kemungkinan, jadi patron dan percontohan bagi daerah lain.
Sebenarnya urai Thony, dengan data kemiskinan milik pemkot. Pemkot Tinggal mendetailkan, apa saja potensi yang dimiliki dalam satu keluarga itu.
Misalnya, yang produktif bisa mengembangkan suatu usaha. Kemudian ada yang tidak punya skill, tapi mereka punya keinginan untuk maju (sukses). “Ini juga harus terukur.Kemudian, setelah dilakukan pendataan lebih spesifik, pemkot melakukan pendampingan, minat usaha itu visible atau penempatanya sudah strategis. Sesuai kebutuhan masyarakat.Pemkot harus mengevaluasinya,” kata AH Thony.
AH Thony menambahkan, setelah data gamis benar-benar terverifikasi dengan benar, langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Langkah ini sangat diperlukan bertujuan untuk keberlangsungan program. ”Jangan kemudian dikasih peralatan untuk bekerja kemudian dibiarkan, harus dipantau sejauh mana perkembanganya, sejauh mana perubahanya terhadap tingkat kesejahteraan dari yang didapat berkat program padat karya,” kata dia.
Jadi, lanjut dia, banyak variable yang perlu dibenahi beriringan dengan program padat karya tersebut dan ini butuh waktu tidak sebentar. KBID-PAR