KampungBerita.id
Madrasah Surabaya Teranyar

Belum Bayar Tunggakan SPP, Siswa SD Dilarang Ikut UAS


Christian Sunaryo siswa kelas 3 SD Charitas III Surabaya, saat mendatangi gedung DPRD Surabaya diantara orang tuanya. Mereka pasrah tidak dibolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester.

KAMPUNGBERITA.ID – Christian Sunaryo siswa kelas 3 SD Charitas III Surabaya tidak dibolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester oleh Wali Kelasnya lantaran belum melunasi biaya sekolah sebesar Rp 4 juta sisa dana pembangunan dan tunggakan SPP. Mengetahui kondisi itu, Niki (47) ayah Christian yang sedang bingung mendatangi gedung DPRD Surabaya. Karena bertepatan dengan agenda kunjungan kerja, maka tidak ada satupun anggota dewan yang berhasil ditemuinya.

Niki mengatakan, kalau dirinya sudah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan persoalan itu dengan menitipkan uang Rp500 ribu. Uang itu hasil pinjaman dari bossnya. “Tapi pihak sekolah mengatakan kalau mau membayar harus 50 persen dari jumlah tunggakan,” ujar Niki dengan rasa kalut.

Kasus ini dilaporkan oleh Niki yang dibantu staff DPRD Surabaya ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. “Saya bingung mas, bagaimana nasib anak saya jika tidak bisa mengikuti ujian, saya berjanji akan melunasi tunggakan dengan menganggur,” pintanya.

Sementara itu, Agnes kepala bidang Sekolah Dasar Diknas Kota Surabaya mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sekolah yang berlokasi di Jl Simpang Darmo Utara itu.

Diknas meminta agar pihak sekolah memberikan keringanan dengan pembayaran yang diangsur.”Yang pasti Christian besok 5/11 bisa ikut UAS, kami akan datangi sekolah itu kalau mereka ingkar janji,” tegas Agnes. Wanita setengah baya itu juga menyayangkan banyaknya sekolah swasta yang tidak mau mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bopda) dengan alasan khawatir urusan internal mereka akan dicampuri oleh pemerintah.

“Padahal tidak seperti itu, dana Bopda bisa digunakan untuk anak-anak miskin seperti ini,” tegasnya. Diknas Kota Surabaya juga mendorong agar setiap sekolah swasta memberikan kuota bagi siswa miskin.
“Setidaknya kuota itu 1% atau 2%, agar ada pemerataan tidak seperti sekarang yang sekolah negeri banyak diminati masyarakat karena berbiaya murah,” tegas Agnes.KBID-DJI

Related posts

KPU Surabaya Gelar Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota

RedaksiKBID

Pangarmatim Terima Brevet Kehormatan Manusia Katak

RedaksiKBID

NasDem Keluarkan Rekomendasi untuk Bacawali Surabaya, Robert: Bisa Jadi ke MA

RedaksiKBID