KAMPUNGBERITA.ID – Panitia khusus (Pansus) rancangan perubahan peraturan daerah (Raperda) reklame yang dibahas di komisi A DPRD Surabaya ditengarai sarat kepentingan.
Sebenarnya siapa penggagas ide perubahan perda reklame sehingga Komisi A DPRD Kota Surabaya ngotot membentuk Pansus Raperda perubahan perda reklame.
Menurut Sekertaris Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Jatim, Agus Winoto mengatakan, kalau PPPI mengusulkan untuk membahas Raperda baru.
”Diraperda baru itu soal ijin perbedaannya mencolok sekali antara ijin reklame dan ijin lainnya. IMB reklame kan setahun sekali. Kalau soal pajak kita ngerti,” jelasnya.
Agus menyampaikan, mencoloknya adalah perlakuan yang sangat berbeda. ”Masak IMB setahun sekali. Mana ada IMB setahun sekali, itukan mencolok, kalau diusut secara hukum sudah menyalahi. Kenapa IMB lain kok bisa selamanya, kalau misalnya IMB reklame itu tiga sampai lima tahun diganti masih lumayan. Tidak terlalu menyolok.” ucap Agus saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (16/5/19).
Saat ditanya soal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk perpanjangan, Agus menjelaskan, berbeda beda tergantung besaran konstruksi bangunan reklame,
”Usulannya sejak perda itu ada, tapi tidak pernah dibahas dan tidak pernah ditanggapi. Mau ribut gimana, terpaksa kita jalani saja. Karena gak jelas, sama dewan akhirnya dibuat Pansus itu. Ya mungkin dewan merasa perlu,” jelasnya.
Masih menurut Sekertaris Umum PPPI ini, Iajuga minta tidak selamanya, PPPI sebenarnya tahu betul realitas posisi reklame itu seperti apa.
”Kalau dibuat selamanya juga tidak, ngak terlalu lah kita ngak terlalu seperti itu. Karena kepemilikan tanah kan ada batasnya, bukan tanah kita sendiri karena kita sewa,” ungkapnya. KBID-DJI