KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surabaya TA 2025 di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (29/8/2025).
Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni ini pada intinya seluruh fraksi (F-PDI-P/PAN, F-Gerindra, F PKB, F-Partai Golkar, F-PKS, F-PSI, F- Gabungan Demokrat/PPP/NasDem) menyetujui Perubahan APBD 2025 tersebut.
Meski demikian, F-PKS melalui juru bicaranya, H. Faris Abidin dalam pembahasan P-APBD 2025 memberikan catatan-catatan penting. Di antaranya, menyoroti penurunan drastis anggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Anggaran UMKM tahun ini hanya Rp 15,59 miliar. Jumlah ini sangat jauh dibanding 2023 yang mencapai Rp 3 triliun. Bahkan tambahan Rp 3,9 miliar juga dipangkas menjadi Rp 1,6 miliar. Meski kecil, kami berharap anggaran ini tetap dapat terserap sepenuhnya,” ujar dia.
Menurut Faris, PKS juga menekankan pentingnya menjaga program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) agar tidak terpangkas. “Target perbaikan 2.179 unit rumah hingga akhir tahun harus dilaksanakan. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin,” tandas dia.
Lebih jauh, Faris menjelaskan soal transportasi publik, PKS meminta peningkatan layanan agar antusiasme warga tidak terhambat. “Peningkatan pendapatan retribusi Suroboyo Bus menunjukkan minat warga cukup tinggi. Namun skema buy the service untuk menambah rute dan armada masih belum cukup memadai. Kami mendorong agar pemerintah kota lebih serius memperluas layanan ini,”jelas dia.
Faris juga mengapresiasi tambahan anggaran beasiswa Pemuda Tangguh untuk 2.000 mahasiswa dengan nilai Rp 23 miliar. “Kami berharap beasiswa ini bisa terserap optimal dan tepat sasaran, sehingga benar-benar meringankan beban mahasiswa Surabaya,” tambah dia.
Di sisi lain, persoalan banjir kembali menjadi sorotan PKS. Menurut Faris, anggaran pengendalian banjir memang cukup besar, tetapi harus diiringi inovasi untuk mengatasi sedimentasi di bozem maupun saluran. “Tanpa itu, efektivitasnya tidak maksimal,” tegas dia.
Faris juga menyinggung infrastruktur jalan yang mendapatkan alokasi Rp 659 miliar, turun dari Rp711 miliar pada APBD murni. “Pembangunan jalan dan pembebasan lahan nilainya besar, tetapi serapan di perangkat daerah masih rendah. Ini harus menjadi perhatian,” ungkap dia.
Selain itu, PKS mendorong optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat (KSH) agar sesuai kebutuhan lapangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan. “Pelayanan di tingkat paling bawah harus benar-benar hadir untuk membantu warga, bukan sekadar formalitas,” lanjut Faris.
Terkait pendapatan transfer, lanjut dia, PKS menilai capaian yang baru 3,42 persen dari target Rp 753 miliar masih sangat rendah. “Pemkot Surabaya perlu lebih cermat dalam menyusun rencana pendapatan dari dana insentif fiskal, DAU, DAK, maupun dana bagi hasil,”kata dia.
Sementara untuk sektor kesehatan, tambahan anggaran carryover sebesar Rp 73,7 miliar diharapkan bisa memberi dampak nyata. “Tambahan ini harus dibarengi peningkatan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata, sehingga dapat menekan angka kesakitan di Surabaya,” tutur Faris.
Pada akhir pandangannya, PKS menegaskan tetap menyetujui perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS menyatakan menerima perubahan APBD 2025 dengan catatan sebagaimana kami sampaikan di atas,” pungkas dia. KBID-BE