KAMPUNGBERITA.ID-Kader senior PDI-P, Baktiono menyebut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai extra ordinary political crime yang dilakukan rezim Soeharto, Orde Baru, dan militer. Dia menilai peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM internasional berat karena menyerang kader PDI dan merusak kantor partai.
“Di kantor itu kita dijamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat untuk membuat negeri ini lebih baik demokrasinya, pemerintahannya, dan pelayanannya ke masyarakat. Tetapi diporak-porandakan, dihancurkan kantornya, struktur organisasinya, bahkan ketua umumnya juga dihancurkan,”ujar Baktiono ketika dikonfirmasi peringatan Kudatuli 27 Juli 1996 yang digelar setiap tahun oleh PDI-P, termasuk oleh DPC PDI-P Kota Surabaya, Senin (27/7/2026).
Menurut dia, perlakuan tidak manusiawi itu harus diperingati setiap tahun agar tidak terulang. “Siapa pun presidennya, siapa pun pemimpin negeri ini jangan sampai mengulangi kejadian tersebut. Kalau partainya Pak Harto digitukan bagaimana?” tandas dia.
Baktiono yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menyinggung, saat PDI-P berkuasa dan Ibu Mega Soekarnoputri jadi presiden, partai politik lain termasuk partai pendukung Soeharto tidak diperlakukan seperti itu. Dia juga menyorot pentingnya standar dalam berpolitik. “Gen O (Omega) atau Gen Z itu harus sadar kalau memilih partai. Lihat struktur organisasinya, lihat programnya, lihat kadernya, lihat pemimpinnya. Standar PDI-P itu ISO 9001, standar internasional. Itu keren. Kalau kita memilih helm saja yang ada SNI berarti jaminan bahwa kepala kita minimal selamat saat terjadi benturan,” tegas dia seraya menambahkan daerah yang dipimpin PDI-P berhasil dengan baik.
1997, PDI Daftar Caleg di Kantor Pos
Di sisi lain, Baktiono juga menceritakan kronologis pencalegan PDI di Jatim. Pada 1997 DPD PDI Jatim dipimpin (almarhum) Ir. Soetjipto menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) ke PPD 1 atau Panitia Daerah Tingkat Provinsi, yang sekarang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, diikuti ribuan pengurus DPC PDI Provinsi Jatim beserta kader simpatisan dan anggota.
Dalam long march, sempat dihadang oleh aparat ABRI (TNI-AD) dan akan dibubarkan secara paksa. Tetapi karena jumlahnya mencapai ribuan orang yang berjajar mencapai sampai kurang lebih 300 meter di sepanjang Jalan HR Muhammad Surabaya, sehingga ABRI tidak berani membubarkan arak-arakan tersebut.
Sampai di depan pintu Kantor PPD 1 telah dikunci dan tidak boleh masuk. Seketika Ketua DPD PDI Jatim Ir. Soetjipto yang juga waktu itu sebagai anggota DPR MPR RI memanjat pagar dan berorasi di dalam pintu gerbang. Oleh pendukung Megawati Soekarnoputri pintu pagar didobrak sampai roboh. Tetapi upaya untuk memperjuangkan pencalonan dan mendaftarkan caleg tetap ditolak. “Akhirnya saya sendiri pada pukul 20.30 WIB diperintahkan oleh Ir. Soetjipto untuk mendaftarkan calon legislatif di Kantor Pos Pusat, Jalan Kebon Rojo Surabaya. Kurang lima menit kantor pos tutup, akhirnya saya bisa tetap mendaftarkan dengan perintah Ir. Soetjipto untuk mendapatkan tanda terima, “beber Baktiono.
Ternyata, lanjut dia, pendaftaran di kantor pos tersebut digunakan sebagai gugatan di pengadilan karena dari kubu Megawati Soekarnoputri dianggap yang paling sah untuk mengikuti Pemilu 1997. KBID-BE