KAMPUNGBERITA.ID-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Surabaya meminta pemkot untuk merealisasikan anggaran bagi program-program penciptaan lapangan kerja untuk mengentaskan pengangguran.
Selain itu, dalam sisa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, pemkot juga diminta memprioritaskan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan pencegahan banjir.
Hal ini disampaikan F-PKS dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya Selasa (12/9/2023).
Sidang mengagendakan penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023, yang telah disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam Sidang Paripurna DPRD Senin (11/9/2023) kemarin.
Sekretaris Fraksi PKS, Aning Rahmawati yang menjadi juru bicara F-PKS menyampaikan bahwa program padat karya yang memanfaatkan aset-aset pemkot untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sudah tepat.
“Namun demikian, perlu disampaikan sejauh mana optimalisasi aset tersebut memiliki nilai tambah. Dan seberapa banyak lapangan kerja atau tenaga kerja yang telah diserap. Jika terlaksana dengan baik, mestinya bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang hingga saat ini masih di angka 7,62 persen,” ujar Aning.
Aning yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini mengingatkan bahwa pada APBD murni 2023, anggaran untuk Pemberdayaan UMKM telah dialokasikan sebesar Rp 3 triliun.
“Dari anggaran sebesar ini, berapa yang sudah terserap? Jangan sampai alokasinya dikurangi dalam APBD perubahan. Dan perlu dipastikan programnya tepat sasaran,” kata perempuan lulusan ITS ini.
Fraksi PKS melalui Aning juga menyampaikan bahwa pembukaan lapangan kerja baru semestinya bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.
“APBD 2023 harus menurunkan angka kematian kemiskinan yang saat awal tahun masih 5,23 persen atau 152.489 jiwa. Program-program jaring pengaman sosial harus terus dipertahankan. Misalnya program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin. Datanya ada 3.600 lebih. Berapa yang sudah diperbaiki dengan APBD 2023?” tanya Aning.
Demikian pula dengan program perbaikan jamban yang telah dianggarkan. Dari total 11 ribu jamban yang memerlukan perbaikan, berapa yang telah diperbaiki?
“Selain itu, persoalan perumahan bagi warga kota juga perlu diselesaikan. Antara lain dengan penambahan rusunawa, dan realisasi pembangunan rusunami. Antrean calon penghuni flat yang mencapai belasan ribu keluarga tentu membutuhkan penanganan yang terencana,” jelas Aning.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKS menyoroti belum tuntasnya penanganan kasus stunting. “Anggaran kesehatan telah dialokasikan sebesar Rp 2,4 triliun. Anggaran yang cukup besar ini hendaknya dapat menyelesaikan berbagai problema kesehatan warga kota. zero stunting yang ditargetkan pada 2023, hingga saat ini belum tercapai. Masih ada 651 anak balita yang mengalaminya. Ini perlu menjadi perhatian,” ujar Aning.
“Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, jumlahnya saat ini baru 63 unit, masih jauh dari target Pemerintah Pusat. Keluhan pelayanan kesehatan selama ini di antaranya adalah soal antrean pasien. Karena itu penambahan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci dalam perbaikan layanan. Pembangunan RS Pemerintah di Gunung Anyar sudah sesuai dengan hal ini. Karena itu perlu segera diselesaikan,”tandas dia.
Sedangkan pada sektor pendidikan, Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran pendidikan dapat secara efektif menjangkau para pendidik, baik yang berstatus ASN maupun honorer. “Jangan ada yang tertinggal. Termasuk para Bunda PAUD,” ujar Aning mengingatkan.
“Anggaran pendidikan sudah cukup besar nilainya, Rp 2 triliun 297 miliar. Karena itu tidak boleh ada putus sekolah di Surabaya. Harus dicegah,” ujar Aning.
Pencegahan itu salah satunya melalui anggaran bantuan sosial berupa bantuan pendidikan untuk pelajar SMA/SMK dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program ini mesti dilanjutkan. Dan dipastikan ketersediaan jumlah anggarannya, serta pencairannya. Sesuai jumlah keluarga MBR berusia SMA/SMK. Dengan kekuatan APBD yang besar ini, kami berharap tidak ada lagi warga kota Surabaya yang terkendala biaya saat menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK,” tegas Aning.
Sedangkan mengenai anggaran pencegahan banjir, Fraksi PKS mengingatkan perlunya monitoring dan evaluasi. Sejauh mana kesiapan Kota Surabaya menghadapi ancaman banjir yang selalu hadir setiap tahun di beberapa kawasan kota.
“Kita akan memasuki akhir tahun dan musim penghujan. Sudah sejauh mana anggaran penanggulangan banjir telah digunakan dalam upaya pencegahan berbagai titik banjir. Termasuk banjir rob yang kerap kali melanda kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur,” ujar perempuan lulusan Teknik Lingkungan ini.
“Apakah misalnya, anggaran pembebasan lahan untuk saluran gendong, pembuatan sudetan, pembuatan bozem, pembangunan rumah pompa, sudah terealisasi? Jangan sampai musim penghujan tiba, namun berbagai program pencegahan banjir belum terlaksana,” tambah Aning.
Berbagai poin dalam Pandangan Fraksi PKS ini akan dibawa ke dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2023 yang akan dimulai pekan ini. “Perubahan APBD ini rencananya akan diselesaikan pada akhir September, sehingga sisa tiga bulan di akhir 2023 diharapkan segala target program pembangunan dapat tercapai dengan menggunakan Anggaran Perubahan APBD 2023,” pungkas Aning. KBID-BE