Gerindra Surabaya Sambut Positif Aksi Penolakan Revisi Undang-Undang

Aksi ribuan mahasiswa meluas di sejumlah wilayah di Indonesia.

KAMPUNGBERITA.ID – Partai Gerindra memiliki pandangan positif terkait aksi penolakan berbagai elemen masyarakat terhadap beberapa RUU yang tengah dirancang. Hanya saja, hal itu dengan berdasar pada catatan khusus.

“Jadi, kami menyambut positif terkait aksi-aksi mahasiswa itu. Tetapi, asalkan, aksi itu didasari substansi yang jelas dan bukan hanya sekadar ikut-ikutan semata. Kalau sudah substansif, lalu solusinya apa untuk hal-hal yang mereka kritisi itu. Ini kan ruang-ruang demokrasi untuk menyatakan pendapat, tentunya kita akan menyambut positif jika sudah memenuhi itu,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, AH Thony.

Lebih lanjut, anggota DPRD Kota Surabaya itu pun meminta agar massa aksi berhati-hati kepada para penumpang gelap yang ingin menunggangi akso yang dilakukan. “Mereka siapa (penumpang gelap)? Banyak. Karena ini kan menyangkut kepentingan. Terlebih lagi jika aksinya tidak substansif,” tegasnya.

“Penumpang gelap itu bisa saja membawa kepentingan lokal maupun hingga luar negeri. Patut bagi kita untuk mewaspadai ini. Semua pihak harus waspada saya kira,” lanjut Thony.

Ia pun meminta kepada siapapun yang hendak menjadi penumpang gelap di aksi-aksi ini untuk lebih memikirkan kondisi bangsa. “Tantangan bagi bangsa ini sudah berat. Janganlah diperkeruh lagi,” pungkas Thony.

Sebagai informasi, muncul poster di Surabaya yang menyatakan ajakan aksi untuk siswa, mahasiswa, pekerja dan para sivitas akademika.

Dalam poster yang berwarna merah dan disertai tanda pagar #SurabayaMenggugat itu berisi beberapa tuntutan, di antaranya; tolak RUU KPK, tolak RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, sahkan RUU P-KS, permasalahan kebakaran hutan, penindasan Papua, demokrasi dikebiri, dan dwifungsi aparat.

Rencananya aksi akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dari kawasan Tugu Pahlawan Surabaya menuju Gedung DPRD Jatim.

Sebelumnya, sejak Senin (23/9) aksi sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Riau, Jember, Jakarta, Malang dan Bandung, mereka menuntut DPR agar tidak jadi mensahkan UU KPK, RUU KUHP, dan lainnya. KBID-DJI