KAMPUNGBERITA.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, akhir bulan November 2018 menargetkan capaian 95 persen kepesertaan BPJS Kesehatan. Mewujudkan hal itu, BPJS Kesehatan menandatangani kerjasama dengan 3 organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.
“Dengan kerjasama ini, berharap bisa menyerap kepesertaan BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,” papar Hendry Wahyuni, Kepala BPJS Kesehatan Malang.
Lebih jauh dia menguraikan, masih banyak badan usaha di Kota Malang yang belum mendaftarkan karyawannya, sekitar 793 badan usaha.
“Dari jumlah itu, berpotensi untuk kepesertaannya sekitar 32 ribu sekian,”ungkapnya.
Sementara, kata Hendry, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Malang masih 66,79 persen atau sekitar 630.247 orang, dari jumlah penduduk 903.000.
“Sisanya sekitar 272.753 orang atau sekitar 30,2 persen. Tahun 2019 nanti, jika belum mendaftarkan, sanksi pelayanan publik diterapkan. Terakhir, ketika sudah mencapai 95 persen kepesertaannya, peserta BPJS bisa langsung memanfaatkan dan membayar preminya, tanpa mesti menunggu 14 hari lagi,”tuturnya.
Plt. Kepala DPMPTSP Kota Malang Wulan Ragas menambahkan, kerjasama ini segera dipampangkan di depan pelayanan perizinan kantor DPMPTSP, agar bisa diketahui dan sebagai salah satu persyaratan.
Mewakili Plt. Wali Kota Malang Sutiaji, Asisten 3 bidang Administrasi Umum Setda Kota Malang dr. Supranoto menyampaikan, sejak tahun 2005 Indoensia berkomitmen mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
“Pemerintah bertekad mentargetkan pada 1 Januari 2019 nanti, bisa tercapai secara keseluruhan. Namun mesti ada perimbangan antara fasilitas dan sarana prasarananya,”pungkas Supranoto. KBID-MLG