KAMPUNGBERITA.ID-Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono memberikan warning kepada kontraktor pelaksana bahwa pengerjaan box culvert 2022 harus tuntas pada 10 Desember.
“Sesuai kontrak yang disampaikan di Komisi C, harus tuntas 10 Desember mendatang, ” tegas Baktiono, Rabu (26/10/2022).
Dia menegaskan, namun untuk pengerjaan proyek multi years, seperti di saluran sungai Banyu Urip sampai ke Surabaya Barat, diselesaikan dalam jangka panjang. Bahkan sampai dua dekade, yakni sejak Wali Kota Bambang DH, Tri Rismahari sampai Eri Cahyadi sekarang ini.
” Meski begitu, proyek itu juga harus bisa dituntaskan pada 2024,” tandas politisi senior PDI-P ini.
Untuk itu, Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDI-P Surabaya ini mendesak agar pengerjaan box culvert dikebut dan bisa diselesaikan sebelum 10 Desember. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan. Dengan dikerjakan 24 jam, ada ganti shif. Sehingga tidak mengganggu pemakai jalan terlalu lama dan juga aktivitas warga lainnya. “Kalau pengerjaan yang serius bisa dilakukan malam hari, tapi untuk pengerjaan yang ringan bisa dilakukan siang, sehingga tidak menganggu kelancaran arus lalu lintas, ” ungkap dia
Kendati begitu, dia belum memastikan Surabaya terbebas banjir. Karena letak geografis Kota Surabaya dataran rendah. Meski demikian, hal ini bisa diminimalisasi bila pemkot membangun dam-dam yang berfungsi mengatur lalu lintas air. Misalnya, saat air pasang, rob atau air melimpah. “Itu diatur lewat buka tutup dam tersebut,” beber Baktiono.
Bagaimana jika kontraktor tidak bisa selesai sesuai deadline, Baktiono menegaskan, mereka bisa dikenakan sanksi. Dan, sanksi itu bisa berupa peringatan dan penundaan pembayaran, atau bahkan sanksi paling berat yakni diblacklist.
“Target sudah disepakati bersama. Tapi Komisi C ingin sebelum 10 Desember,” tandas dia.
Hal senada disampaikan anggota Komisi C, William Wirakusuma. Dia mengaku kecewa dengan cara kerja dan hasil kerja beberapa kontraktor dalam perbaikan dan pembangunan saluran air di Surabaya yang dinilai sangat kacau.
“Dari temuan saya di lapangan atau laporan warga,
kontraktor yang mengerjakan infrastruktur pada tahun ini tidak maksimal, bahkan kualitasnya jelek. Seharusnya mereka itu (kontraktor) bekerja profesional, tidak asal-asalan, ” ungkap dia seraya menambahkan, kalau kerja kontraktor asal-asalan harus diblacklist.
Politisi PSI ini mengatakan, di lapangan bisa terlihat dari kelengkapan K3 saja sudah tidak profesional. Dia menjabarkan, dalam pengerjaan yang profesional harus dipasang kelengkapan K3. Seperti water barrier pembatas yang tersambung bukan hanya renggang kemudian diberi tali.
“Itu baru tentang K3, belum melihat kualitas kerja. Pengaspalan yang masih keriting, pemasangan paving yang tidak rapat, pengerjaan box culvert yg tidak rata dan keluhan warga tentang hal-hal lainnya. Kontraktor seperti ini tidak boleh lagi mengerjakan atau masuk lagi pengerjaan proyek di Surabaya,”tegas William yang rutin turun ke lapangan melihat proses pengerjaan maupun cara kerja kontraktor. Bahkan, dia sering menemukan konsultan pengawas juga tidak ada di tempat. “Kota Surabaya ini sekarang sedang ngebut memperbaiki saluran dan jalan, tapi kualitas juga harus diperhatikan. Tidak boleh asal-asalan. Kalau hasilnya jelek, jangan dibayar dulu sampai diperbaiki,” pungkas dia. KBID-BE