KAMPUNGBERITA.ID-
Meski APBD Kota Surabaya 2022 diputuskan Rp 10 triliun lebih, namun di tengah keuangan yang saat ini dirasa sulit, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud berharap pemerintah tak memberikan angin surga kepada warganya.
Apalagi, jika melihat data Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota yang mengalami terjun pas.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI jika LKPJ 2022 Wali Kota masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Machmud menilai jika keuangan Pemkot Surabaya dalam kondisi terpuruk.
Padahal 2022 ekonomi sudah membaik, jadi heran kenapa bisa demikian? Bila faktanya demikian, maka 2023 harus lebih baik.”Tapi saya mendengar jika pemkot mengalami kesulitan keuangan. Kami perkirakan perolehan pajak ke depan akan semakin parah,” ujar dia, Selasa (4/7/2023) sore.
Machmud mengatakan, jika pemkot sudah sepatutnya untuk realistis dalam menghadapi keterpurukan dan mencari solusi terbaik. Mengingat angin surga yang diberikan pada masyarakat dapat membawa kekecewaan bila ternyata hanya bualan belaka.
“Saya minta pemkot realistis saja. Saran saya tolong dapat direalisasikan, jika UMKM dibantu dana Rp 3 triliun, lalu pengentasan kemiskinan Rp 4 triliun. Uangnya itu mana? Disebut UMKM dibantu hingga Rp 3 triliun itu dilihat dari buku APBD halaman berapa? Karena semua itu sesuai perencanaan yang dituang di buku tersebut. Saya sempat menyampaikan pada Sekretaris Kota pak Ikhsan, mencoba untuk realistis saja. Jika tidak ada, ya tidak usah mengada-ada,”tutur dia.
Machmud pun turut mempertanyakan mengenai dana Pokok Pikiran (Pokir) yang di tiap tahunnya selalu ada namun kini justru menghilang.
Melihat data Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota yang mengalami terjun bebas menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini tidak ada wujudnya.
“Kami juga mempertanyakan mengenai dana pokok pikiran (Pokir) dewan yang di luar dana kelurahan itu tidak dicairkan ternyata dikembalikan atau tidak dicairkan karena untuk pengendalian banjir. Sementara dana kelurahan juga disedot oleh PU untuk mengatasi banjir? Pertanyaan saya banjir yang mana. Karena faktanya semakin tinggi anggarannya semakin tinggi juga banjirnya,” tutur dia
Sementara realisasi PAD 2022 yang menyentuh angka 84 persen pun menjadi sorotan Machmud.Dia menilai kurangnya gebrakan Pemkot Surabaya,
“Data yang saya terima ada banyak hal rinciannya dan baru kali ini sejak berdirinya Surabaya serapan anggarannya 84 persen, paling jeblok, ” ungkap dia.
Mantan jurnalis ini memprediksi pada 2023 nanti akan jeblok kembali. Karena tidak ada mobilisasi gambaran pajak dan retribusi daerah yang tinggi.
Untuk itu, jelas Machmud, jika Pemkot Surabaya tidak fokus dalam mencari jalan keluar. Namun mengambil jalan pintas melalui reshuffle yang berakhir dengan tidak adanya peningkatan kinerja.
“Pemkot seakan tidak fokus ke sana. Karena sibuk gonta-ganti kepala dinas. Tidak memenuhi target, kepala dinas diganti. Kalau seperti ini terus tidak akan menemukan yang unggul. Tidak melakukan sesuatu hal yang luar biasa tapi mengharap hasil luar biasa, ya mana mungkin, ” pungkas dia. KBID/BE