KAMPUNGBERITA.ID
Setelah hampir sepuluh hari Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 melakukan pembahasan secara maraton bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya, Selasa (15/4/2025) sore, akhirnya tuntas.
Menurut Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2024, Budi Leksono, hasil kerja dari Pansus LKPJ 2024 nantinya akan dilaporkan secara tertulis kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya, Rabu (16/4/2025) siang.
Namun sebelum dilaporkan ke Banmus dan diparipurnakan, Pansus LKPJ 2024 akan mengundang pakar untuk memberikan masukan-masukan atas hasil pembahasan tersebut.
“Setelah itu akan menjadi rekomendasi DPRD yang disampaikan di sidang paripurna,” ujar Budi Leksono ketika dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).
Buleks, panggilan Budi Leksono mengaku, dalam pembahasan Pansus LKPJ 2024 yang memanggil seluruh OPD (34), BUMD (9), dan Kecamatan-Kecamatan (1), secara umum pembahasan berjalan baik dan lancar. Artinya, apa yang disampaikan dengan realisasi berjalan baik, meski ada catatan-catatan atas kinerja Wali Kota Surabaya yang perlu menjadi perhatian.
“Pansus berharap walau ada efesiensi anggaran, tapi dalam konteks ini, pendapatan asli daerah (PAD) sangat perlu,”kata dia.
Buleks yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya ini mencermati keberadaan BUMD milik Pemkot Surabaya masih menjadi catatan Pansus LKPJ 2024. Ini karena sejumlah BUMD belum mampu menggali potensi pendapatan secara maksimal. BUMD tersebut jangan sampai hidup segan, mati tak mau.
Untuk itu, lanjut dia, Pansus LKPJ 2024 mendorong BUMD-BUMD berinovasi dan mengembangkan usaha untuk bisa mendapatkan profit atau keuntungan.
“Yang namanya usaha, ya harus ada hasil atau keuntungan. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) dan PD Pasar Surya harus berinovasi dan mengembangkan diri, sehingga pendapatan mereka bisa meningkat. Prinsipnya, kita sama-sama evaluasi di antara BUMD, setidaknya antara pengeluaran dan pemasukan,” ungkap dia.
Untuk menggali potensi dan meningkatkan pendapatan PDTS KBS, Buleks yang juga Ketua Fraksi PDI-P menyebut, pihaknya mendapat saran dari pakar, jika di sekeliling tembok PDTS KBS bisa menjadi spot yang baik untuk pemasangan reklame. Begitu juga di dalam KBS sendiri, bisa dipasang reklame besar atau wahana-wahana yang lebih baik. Sehingga warga masyarakat memiliki minat untuk berkunjung ke KBS yang memiliki koleksi satwa cukup lengkap.
“Ya, ini menjadi tugas kita untuk memulihkan atau memberikan masukan-masukan agar mendapatkan profit lebih baik lagi,” tandas dia.
Selain itu, Pansus LKPJ 2024 juga menyoroti pendapatan dari sektor parkir yang tidak memenuhi target. Padahal, potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar.
“Pendapatan dari sektor parkir kita benar-benar harus berhitung, mengingat maraknya parkir tepi jalan liar. Sebenarnya, jika ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan PAD kita cukup signifikan,” tutur dia.
Di sisi lain, pendapatan dari sektor pajak, seperti pajak reklame, pajak restoran atau rumah makan dan lain-lain, menurut Buleks, pada 2025 ini harus benar-benar mendapat pengawasan ketat, sehingga bisa menjadi pedoman untuk berbenah, terkait dengan PAD.
“Jangan sampai pemasukan-pemasukan itu menjadi tunggakan pajak, seperti apartemen atau tempat hiburan. Makanya, ini harus dipantau dan diberi punishment. Berapa pun nilainya, jangan dibiarkan.Tapi ada upaya agar tahun ini ada yang dibayarkan. Jangan setiap utang ada pembiaran karena ada sesuatu yang mungkin masih proses pengajuan atau belum disetujui. Kalau begini kan enggak selesai-selesai, tambah menunggak. Ini contoh,” jelas mantan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.
Yang utama, warga masyarakat itu berharap perkembangan sistem data kesejahteraan dan masalah pendidikan, beasiswa, data warga miskin, data pengangguran, ke depan lebih baik. Jadi, datanya akurat. Misalkan untuk data pengangguran sekian, anak putus sekolah sekian. Menurut Buleks, ini harus ada penekanan. Misalkan pengangguran, harus ada penekanan, baik melalui program padat karya ataupun memberikan ladang-ladang pekerjaan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau hotel untuk mengangkat perekonomian dan pengangguran.
“Ini sangat bisa dikoordinasikan. Jangan sampai LKPJ dievaluasi, tapi ke depan justru terjadi kemerosotan. Harus ada peningkatan. Ini jadi catatan,”tegas dia.
Terkait pembangunan sekolah baru, kata Buleks kemarin disampaikan Pemkot Surabaya akan membangun tiga SMPN baru yang berlokasi di Warugunung (Surabaya Barat), Tambakwedi (Surabaya Utara) dan Medokan Ayu (Surabaya Timur). Ini tentunya butuh support dan juga ada perhatian untuk sekolah swasta.
Soal pembahasan LKPJ 2024 yang juga mengundang camat-camat, Buleks menyebut ini terkait pelayanan dan juga aset. Jangan sampai camat maupun lurah tidak paham atau tidak tahu terkait aset Pemkot Surabaya yang ada di wilayahnya, sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain. KBID-PAR-BE