KAMPUNGBERITA.ID-
DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya tetap memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) lama agar mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tidak terkendala kuliah hingga lulus, dan diwisuda.
Hal ini disampaikan
anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma menjawab keresahan di kalangan mahasiswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh yang terdampak adanya perubahan aturan. Sehingga ada penyesuaian skema bantuan pendidikan dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.
Dia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan mahasiswa penerima beasiswa skema lama tetap bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) tanpa hambatan administrasi. “Yang penting, para mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh berdasarkan perwali lama itu kita pastikan mereka bisa KRS dulu. Masalah yang lain nanti kita bicarakan lagi soal keuangannya. Yang jelas, kita minta pemkot untuk membantu jangan sampai ada mahasiswa yang putus kuliah,”ujar William, Selasa (27/1/2026).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mendorong Pemkot Surabaya atau dinasnya berkomunikasi dengan perguruan tinggi masing-masing. Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa rektor untuk menyesuaikan UKT. Beberapa kampus sudah oke, tapi sejumlah kampus lainnya masih belum tercapai kesepakatan. Itulah kenapa beberapa mahasiswa terkendala administrasi akademik, yakni masih belum bisa KRS.
William menegaskan, jika memang ada kampus yang keberatan, ya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membayarkan UKT secara penuh, baik melalui Corporate Social Responsibility (CSR), pihak ketiga, maupun APBD.
“Kita harus lihat lagi Perwali-nya nanti, kalau memang alokasi anggaran (APBD) belum mencukupi, kami di Komisi D menyarankan penambahan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar hak mahasiswa tetap terjamin,”tegas dia.
Untuk Perwali baru ini idealnya bagaimana aturannya? William Wirakusuma menyatakan, Perwali baru ini bentuknya kan bantuan pendidikan. Seharusnya tidak memengaruhi beasiswa yang lama. ” Jadi yang beasiswa lama ya tetap dengan aturan Perwali lama. Jangan mengubah atau menyatakan Perwali lama tidak berlaku. Karena di situ kan sudah ada komitmen, ada
nota kesepahaman (MoU) dengan kampus juga. Yang saya kritisi adalah bagaimana perencanaan Bapenda dulunya,” terang dia.
William menambahkan, keputusan itu jangan malah memberatkan kampus. “Kasihan, kampus juga perlu anggaran untuk pengembangan kampusnya. Misalnya, UKT-nya Rp 2,5 juta, mereka (kampus) juga harus mengubah rencana pembangunan dan juga pengembangan kampusnya. Lain kali jangan dilakukan seperti itu. Jadi kalau ada kerja sama dengan pihak lain dibicarakan dulu MoU-nya, baru kebijakan itu keluar,” pungkas dia.
Juru bicara Forum Komunikasi Pemuda Tangguh (FKPT) dari Unair, Neno menyatakan mahasiswa belum sepenuhnya puas dengan hasil rapat di Komisi D. Meski ada janji bahwa KRS mahasiswa akan ‘aman’ , hingga rapat berakhir belum ada kepastian teknis dan bukti konkret di lapangan.”Kami dijanjikan KRS aman, tapi smpai hari ini masih diproses. Waktu penutupan KRS di beberapa kampus awal Februari, kalau belum dibayarkan risikonya cuti,” ujar dia.
Kepala Bagian Kepemudaan Disbudporapar Kota Surabaya, Erringgo Perkasa menegaskan, bahwa ada perubahan kebijakan yang terjadi. Kalau bicara Perwali Nomor 135 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa, bahwa kebijakan pemberian beasiswa dulu itu untuk prestasi. Rinciannya, UKT penuh, uang saku sama penunjang.
Kemudian ada perubahan lagi Perwali Nomor 45 Tahun 2025. UKT-nya penuh dan anak-anak masih ada di sana. “Ketika ada kebijakan penerapan bahwa di buku APBD kita ada bantuan biaya perkuliahan untuk 23.820. Artinya, Pemkot Surabaya kan sudah memberikan satu perluasan , tidak hanya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saja,” ungkap dia
Selama ini, lanjut dia, pihaknya membantu PTN mulai 2022 hingga hari ini. Artinya, sudah semester 8.
Sebenarnya warga Kota Surabaya yang miskin, pra-miskin ada di mana sih? Dia menjawab, “Ada di TPS. Kemarin ada pertemuan Pak Wali dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta bahwa mereka menyatakan jika PTS sudah tidak mendapatkan anak-anak yang kaya, mandiri, dan pintar. Yang pintar sudah dibawa ke negeri, PTS dapat sisanya,” tandas dia.
Setelah pihaknya berhitung, lanjut dia, ada 27 PTS yang desil 1 sampai 5 berjumlah 15.000 lebih. Ini menjadi perhatian semua. “Evaluasi sudah kami lakukan karena dari BPK ini harus
merata dan adil untuk pendidikan,” ungkap dia.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya sepakat untuk menyelesaikan yang tidak bisa KRS. Dari 15 perguruan tinggi sudah didatangi dan sudah mendapat apresiasi. Bahkan, ada angin segar dari Unesa yang memiliki 1.807 mahasiswa penerima Beasiswa Pemuda Tangguh. Mereka akan menurunkan UKT-nya Rp 6,5 juta. Sedangkan
Pemkot Surabaya memberikan bantuan Rp 2,5 juta, sehingga kekurangannya yang Rp 4 juta akan ditanggung kampus. “Sumbangsih Unesa kepada Pemkot Surabaya luar biasa karena nilainya Rp 4,5 miliar. Kemudian di ITS ada 173 mahasiswa. Mereka akan menurunkan UKT-nya menjadi Rp 2,5 juta. “Kami berharap kampus- kampus yang kami datangi masih berhitung. Ini kan untuk UKT anak-anak yang membutuhkan dan itu sampai lulus. Jadi mereka masih berhitung dulu nanti akan disampaikan ke kami,” tutur dia.
Dia menambahkan, kampus swasta yang didatangi adalah mereka yang sudah MoU dengan Pemkot Surabaya. Total sudah ada 29 kampus yang sudah MoU. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya ada di Surabaya. “Tapi kami fokus untuk tahun ini kami sasar yang ada di Surabaya,” tandas dia seraya menambahkan total penerima beasiswa adalah 23.820 dengan anggaran Rp 191 miliar. KBID-BE