KAMPUNGBERITA.ID – Pemprov Jatim baru saja menyampaikan Nota Keuangan Gubernur Jatim sebagai syarat pembahasan Rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jawa Timur tahun 2019. Menariknya, pemprov hanya mematok estimasi pendapatan tahun 2019 hanya sebesar Rp 16.566.122.253.064 (16 Triliun rupiah lebih).
“Lima Jenis pajak Daerahyang dipungut oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik penerimaan yang tidak sama, sesuai dengan tipikal masing-masing sector,” kata Gubernur Jatim Soekarwo seperti yang tertuang di Nota Keuangan Gubernur Jatim yang sudah disampaikan resmi di sidang Paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Lima Jenis Pajak Daerah andalan Jatim itu antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diproyeksi hanya Rp 5,5 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan BErmotor (BBNKB),Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), PAP (Pajak Air Permukaan) dan Pajak Rokok. Dengan nilai total Rp 13,3 Triliun.
Selain pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 76 miliar, lalu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 396 miliar dan Lain-Lain pendapatan yang sah Rp 2,7 Triliun.
“Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagi hasil dari penyertaan modal terhadap 7 BUMD dan 2 BUMD,” terang Gubernur.
Selain dari PAD, Pendapatan Daerah juga diperoleh pemprov Jatim dari gelontoran dana APBN pusat. Seperti Dana Perimbangan yang dianggarkan sebesar Rp 12,2 Triliun yang terdiri dari Bagi Hasil PAjak/Bukan Pajak (2,3 Triliun), Dana Alokasi Umum (3,8 Triliun), Dana Alokasi Khusus (6,8 triliun).
Kemudian Ditambah lagi dari pendapat daerah yang sah (sewa gedung, bunga giro bank) sebesar Rp 28,4 miliar. Sehingga grand total estimasi seluruh pendapatan daerah untuk R-APBD 2019 mencapai Rp 29,5 Triliun. Sedangkan Belanja Daerah diperkirakan mencapai Rp 31 Triliun. Dimana defisit akan ditutup dari potensi SILPA APBD 2019. Saat ini, usulan anggaran tersebut dalam proses pembahasan di Komisi-Komisi DPRD Jatim. KBID-DAY